Muslim Demokrat

Ketika membaca buku karya Saiful Mujani, Muslim Demokrat, sesaat setelah diluncurkan, saya langsung ingat apa yang diucapkan Kyai saya di Pesantran Darussalam Ciamis sekitar 8 tahun silam. Bapak Irfan Hilmy, Kyai saya itu, tak bosan-bosan menasihati santrinya agar menjadi muslim demokrat, mukmin moderat, muhsin diplomat. Tiga semboyan pesantren kami itu benar-benar dinternalisasikan dalam kehidupan para santri. Kunci memiliki tiga sifat itu, kata Pak Kyai, adalah berpikir luas dan terbuka. Maka tak aneh jika Pak Kyai sering mengapresiasi dan mengkritisi pemikiran Barat di samping pemikiran Islam. Berkat pak Kyai, banyak nama pemikir Barat seperti Karl Marx, Nietzsche, Machiavelli dan lain-lain menjadi tak asing bagi para santri saat itu.
Bayangan pesantren yang mengajarkan santrinya menjadi seorang demokrat, mengadopsi cara pandang moderat dan belajar berdiplomasi dalam memperjuangkan gagasan, bagi banyak orang Barat adalah hal aneh. Dalam bayangan mereka, pesantren/ madrasah adalah institusi di mana bibit teror disemai. Dari institusi itulah fundamentalisme Islam dan cara pandang ekstrim bermula. Pandangan negatif itu muncul karena mereka selama ini begitu saja menyamakan pesantren/madrasah yang ada di Indonesia dengan pesantren/madrasah di kamp-kamp Mujahidin Afganistan dan daerah Timur Tengah lainnya. Pesantren dan madrasah di Indonesia jelas sangat berbeda dengan yang ada di kawasan Timur Tengah.
Keunikan madrasah dan pesantren di Indonesia adalah prototipe keunikan Islam yang dijumpai di negeri ini. Islam Indonesia hadir sebagai bantahan terhadap tesis yang populer di kalangan pemikir Barat bahwa Islam pada dasarnya tidak sesuai dengan demokrasi. Islam dianggap tidak mendukung keberagaman budaya, keterbukaan pikiran, toleransi dan cenderung tertutup serta totaliter. Anggapan seperti ini muncul karena para pemikir Barat seperti Huntington, Bernard Lewis dan lain-lain menyamakan begitu saja Islam dan Arab. Faktanya memang Islam lahir dan berkembang, pada awal sejarahnya, di tanah Arab. Dan fakta juga menunjukan bahwa tak satupun negara Arab yang mayoritas beragama Islam itu sekarang hidup dalam sistem demokrasi. Tapi mengambil kesimpulan bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi bisa memicu kontroversi.
Perdebatan apakan Islam sesuai atau tidak dengan demokrasi, muncul setelah orang seperti Samuel Huntington, Bernard Lewis, Elie Kedourie dan lain-lain melihat dalam tiga dekade terakhir tak satupun negara Islam di dunia ini yang menganut sistem demokrasi. Hanya ada Mali, negara kecil di Afrika, yang sepenuhnya demokratis (Freedom House, 2002). Bahkan, delapan dari 13 negara paling represif di dunia, adalah negara Islam. Fakta ini dikuatkan dengan beberapa kasus di Eropa Timur menyusul keruntuhan Uni Soviet. Enam negara pecahan Uni Soviet yang mayoritas berpenduduk Muslim dipimpin oleh rezim-rezim otoriter. Sementara negara lainnya, di kawasan yang sama, mengadopsi sistem demokrasi.
Jadi, apa yang salah? Orang seperti Samuel Huntington dan Bernard Lewis menjawab bukan fundamentalisme Islam atau ekstrimisme Islam yang menjadi penghalang, tetapi Islam pada dirinya sendiri memang bertentangan dengan demokrasi. Bahkan menurut Huntington, kelompok Islam yang liberal sekalipun pada dasarnya tetap memusuhi budaya politik Barat (Huntington, 1997). Ajaran Islam seperti konsep ummah, al-din wa al-daulah, Islam solusi semua masalah, adalah beberapa doktrin Islam yang diyakini menjadi penghalang demokrasi. Doktrin itu mengakar begitu kuat di semua kelompok Islam dan hampir mustahil dihilangkan.
Islam Indonesia
Di tengah perdebatan hangat seputar apakah Islam sesuai dengan demokrasi, muncul Indonesia ke panggung dunia. Awalnya reformasi. Lantas tumbuhlah demokrasi. Semua proses demokratisasi di Indonesia berjalan hampir tanpa penghalang berarti. Kini Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Bahkan mungkin satu-satunya negara berpenduduk Islam yang fully-democracy. Pertanyaan Bernard Lewis “what went wrong” dengan Islam, bisa dibalik menjadi “what went right?” dengan Islam Indonesia.
Bagi banyak analis Barat, Indonesia adalah kasus menarik. Kenapa Indonesia bisa demoratis sementara negara Muslim yang lain tidak. Pertanyaan tersebut tentu menuntut sebuah jawaban yang panjang dan menyeluruh. Saeful Mujani, ilmuan Politik yang tumbuh dari kultur santri, memberikan banyak hal berharga dalam mengurai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tanpa bermaksud memuji senior saya tersebut, buku Saeful Mujani, Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru, memberikan persfektif yang sangat menarik dan unik. Melalui buku itu Saeful Mujani ingin membantah tesis yang mengatakan Islam tidak sesuai dengan demokrasi.
Temuan Mujani mungkin sedikit mirip dengan apa yang ditemukan Alexsis de Tocqueville ketika pada tahun 1830-an melakukan penelitian terhadap kehidupan orang Amerika. Dalam penelitiannya Tocqueville melihat agama Kristen di Amerika memiliki peranan positif bagi munculnya budaya kewargaan (civic culture). Budaya kewargaan adalah modal sosial yang sangat penting bagi munculnya demokrasi. Organisasi keagamaan berbasis gereja memberikan banyak hal seperti kemandirian, kritisisme, kesadaran akan masalah-masalah publik, kesadaran akan hak dan kewajiban warga dan lain-lain. Hal-hal demikian penting sekali peranannya dalam demokrasi
Mungkin itu pula yang terjadi di Indonesia. Tesis bahwa semakin Islami seseorang maka semakin tidak demokratis, semakin tidak toleran, semakin teralienasi ternyata sama sekali tidak terbukti. Yang terjadi justru sebaliknya. Seseorang yang sering sholat berjamah, sebagi contoh, lebih cenderung lebih aktif terlibat dalam organisasi-organisasi warga non-agama ketimbang yang tidak. Alasannya sederhana: orang datang ke masjid untuk shalat berjamaah, tapi biasanya mendapatkan lebih dari hanya sekedar shalat. Obrolan tentang irigasi yang rusak, hama tikus yang menyerang, kepala desa yang membawa lari uang bantuan dan lain-lain biasa dibicarakan di mesjid setelah shalat. Kasus lain yang juga menarik adalah tahlilan dalam tradisi NU. Tahlilan sangat positif dalam pembentukan budaya kewargaan karena alasan yang relatif sama dengan shalat berjamaah: orang bertemu, berkomunikasi dan lantas beraksi (melakukan sesuatu: membetulkan irigasi, kerja bakti membersihkan samapah dll).
Ada banyak sekali data menarik yang dikemukakan Mujani dalam bukunya itu. Namun secara keseluruhan fakta-fakta empiris hasil survei itu menunjukan satu hal: bantahan terhadap tesis bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi
Kalau benar apa yang dikemukakan Mujani adalah bantahan, lantas apa yang menjadi kambing hitam atas semua keadaan yang terjadi di dunia Islam selain Indonesia atau Mali? Pertanyaan seperti ini tentu saja sangat rumit. Tapi yang jelas, tesis Islam tidak sesuai dengan demokrasi sesungguhnya baru sekedar asumsi. Sebagaimana dikemukakan Mujani, sampai saat ini belum banyak ilmuan yang meneliti secara empiris implementasi demokrasi pada masyarakat di kawasan Timur Tengah. Memang sekilas Timur Tengah terlihat otoriter. Namun bukankah itu terjadi di level negara? Kita tidak tahu apa yang terjadi di kalangan masyarakat: apakah mendukung nilai-nilai demokrasi atau tidak. Bagaimana kita mau mengetahui dukungan masyarakat Timur Tengah terhadap demokrasi kalau penelitiannya saja hampir mustahil dilakukan karena rezim yang otoriter pasti tidak mengizinkan penelitian tersebut. Hal yang terjadi di Timur Tengah kini mirip dengan Indonesia ketika Suharto berkuasa.
Karena hal tersebut seharusnya kita yakin bahwa apa yang ditemukan Mujani dengan kasus Indonesia bukan hanya sekedar pengeculian tapi memang bantahan (anti-tesis). Argumen ini juga dikuatkan oleh sedikit penelitian empirik yang dilakukan di Timur Tengah oleh Marx Tessler dan Pippa Noris yang mengungkapkan bahwa Islam tidak memiliki hubungan negatif dengan demokrasi (Mujani 2007). Artinya, semua keburukan kehidupan yang tidak demokratis itu bukan disebabkan ajaran Islam. Muslim demokrat, karena itu, bukanlah hal yang aneh. Seorang muslim mestinya juga seorang demokrat, seorang mukmin seharusnya juga moderat, dan seorang muhsin lebih baik kalau juga diplomat.

Reformasi dan Kesejahteraan Ekonomi

Reformasi yang telah berjalan selama sembilan tahun dirasakan oleh sebagian kalangan sebagai usaha yang sia-sia. Reformasi tak kunjung membawa perubahan signifikan. Kehidupan ekonomi tak lebih baik ketimbang zaman orde baru, bahkan oleh sebagian kalangan dianggap lebih buruk. Korupsi, penegakan hukum, reformasi birokrasi, belum juga beranjak dari tempatnya semula. Reformasi yang telah berjalan sembilan tahun, alih-alih menumbuhkan semangat hidup dan optimisme, malah memunculkan pesimisme di kalangan masyarakat.

Pesimisme terhadap reformasi ini menimbulkan munculnya dua kelompok dengan sikap berbeda. Pertama, munculnya kelompok romantik. Kenangan hidup enak di bawah rezim otoriter bangkit kembali. Barang-barang pokok, dulu ketika zaman Suharto, menurut kelompok ini, lebih mudah didapat dan harganya terjangkau. Setelah reformasi semuanya jadi mahal. Kondisi semakin parah karena disamping mahal, barang-barang pokok juga tidak ada di pasaran. Harga BBM melambung tinggi. Pemerintah menarik subsidi. Akhirnya banyak rakyat yang kurang gizi. Angka kemiskinan dan pengangguran terus merangkak. Singkatnya, kelompok ini memandang masa reformasi tak lebih dari sebuah era kemunduran.

Kedua, pesimisme memuncukan kelompok yang tidak ingin kembali pada masa Suharto, tetapi juga tidak cukup sabar menapaki jalan reformasi. Menurut kelompok ini perubahan melalui reformasi adalah perubahan semu yang sesungguhnya tidak merubah apa-apa. Reformasi hanya melanggengkan struktur lama yang korup. Tak ada yang berubah sama sekali setelah reformasi. Pejabatnya masih pejabat lama, birokrasi lama, partai lama, semuanya orang lama. Mahasiswa ketika melahirkan reformasi memberikan cek kosong yang lantas cek itu diisi dan dinikmati oleh muka lama yang sok reformis. Karena itu, kelompok kedua ini menghendaki perubahan revolusioner. Perombakan total sistem yang ada agar sisa-sisa sistem korup yang lama tercabut dengan akar-akarnya. Ide ini bisa dilihat dari gemarnya kelompok ini menyuarakan pembubaran partai golkar, revolusi sistemik, potong satu generasi, cabut mandat dan lain-lain.

Pesimisme terhadap reformasi ini belakangan muncul semakin kuat. Alasannya, sebagaimana disinggung di atas, karena reformasi dan demokratisasi tidak juga mensejahterkan masyarakat. Reformasi belum bisa mengangkat nasib hidup bangsa ini menjadi lebih baik. Memang pemerintah berhasil menyelesaikan banyak masalah besar seperti menyelesaikan konflik di Aceh, konflik etnis di Poso dan Maluku, masalah Papua, penangkapan teroris, menjaga stabilitas keamanan dan lain-lain. Tapi semua keberhasilan itu tidak langsung dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Hal yang langsung dirasakan masyarakat terutama yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran, tak juga mengalami perbaikan. Bahkan lebih buruk. Jumlah orang miskin tahun ini diperkirakan sekitar 40 juta orang, atau sekitar 18%. Angka pengangguran mencapai 11,2%, atau sekitar 24 juta orang (Majalah Tempo, 7 Mei 2007)

Padahal kalau kita merujuk pada sejumlah penelitian yang menghubungkan kesejahteraan ekonomi dan kelangsungan demokrasi sebagaimana dirintis Martin Lipset tahun 1959, indikator perbaikan ekonomi memegang peranan penting bagi kelangsungan demokrasi. Sebuah negara yang sedang berada dalam fase konsolidasi demokrasi akan rentan nasib demokrasinya jika pendapatan perkapita penduduknya tak juga naik di atas level US$ 3000 pertahun. Kesejahteraan ekonomi ibarat jangkar yang akan menstabilkan kapal yang sedang berlabuh di bandar agar tak terhemas badai.

Studi statistik konprehensif mengenai hal ini dilakukan juga oleh Adam Przeworski dan Fernando Limongi. Keduanya melakukan penelitian terhadap lebih dari seratus negera dari tahun 1950 samapai 1990. Temuannya cukup menarik. Menurut mereka, negara-negara demokratis yang memiliki pendapatan perkapita penduduk dibawah US$ 1.500 hanya memiliki kemungkinan untuk bertahan selama delapan tahun. Negara yang berpendapatan perkapita antara US$ 1.500 sampai dengan US$ 3.000, mempunyai kemungkinan untuk bertahan selama 18 tahun. Negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari US$ 6.000 memiliki kemungkinan bertahan lebih tinggi. Kemungkinan runtuhnya sebuah rezim demokrasi yang memiliki income diatas US$ 6.000 adalah 1 berbanding 500. Kesimpulannya, semakin sejahtera penduduk sebuah negara demokratis, semakin aman nasib demokrasinya.

Pendapatan perkapita penduduk negara kita sekarang diperkirakan hanya sekitar US$ 1300 pertahun. Secara teoritis nasib demokrasi kita sedang kritis. Namun nampaknya kita aman-aman saja. Pemerintahan berjalan seperti biasa. Kondisi politik dan keamanan juga stabil. Jika demikian, lantas apa yang terjadi? Pertanyaan ini mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang non-ekonomi, yakni dari aspek kepercayaan (beliefness) terhadap demokrasi

Saya kira, meski demokrasi tak lekas memberikan efek kesejahteraan terhadap masyaraktnya, sepanjang masyarakat masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik buat mereka, demokrasi akan, untuk jangka waktu tertentu, relatif aman. Contoh yang sering dijadikan rujukan dalam hal ini adalah India. Negara ini semenjak merdeka terus konsisten menerapkan sistem demokrasi. India sama sekali bukan negara kaya. Bahkan beberapa tahun ke belakang India masih termasuk negara berkembang yang miskin, sama seperti kita. Namun demokrasi telah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat India. Dan kepercayaan terhadap demokrasi ini telah terlembaga dengan kuat. Untuk konteks Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi juga sebenarnya cukup tinggi. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan, lebih dari 70% rakyat kita yakin bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk negeri ini. Itulah mungkin kenapa demokrasi kita seolah aman-aman saja.

Rezim SBY sebenarnya adalah rezim yang beruntung. Popularitas, meski terus meolorot dalam beberapa bulan, tetap cukup tinggi, menguasai parlemen, kondisi keamanan stabil, cadangan devisa bertambah dan politik internasional relatif mendukung. Ditambah rakyat juga cukup bersabar: meski demokrasi dan reformasi tidak kunjung mensejahterakan, mereka tetap memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap demokrasi. Seharusnya dengan kondisi demikian rezim SBY lebih berani mengeluarkan kebijakan yang tegas dan tepat, sekalipun beresiko, terutama terkait masalah perbaikan ekonomi. Sisa dua setengah tehun kedepan seharusnya betul-betul dimanfaatkan untuk lebih fokus pada perbaikan ekonomi.

Jika ekonomi semakin membaik, yang menikmati hasilnya sesungguhnya bukan hanya rakyat. Pemerintah sediri diuntungkan secara politik. Keberhasilan ekonomi sebelum 2009 akan membuat rakyat memberikan hadiah dengan cara memilih kembali SBY tahun 2009 nanti. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan rezim SBY memperbaiki ekonomi juga akan melapangkan nasib hidup demokrasi di negeri kita. Rakyat akan percaya bahwa demokrasi bisa mebawa kesejahteraan buat mereka. Mereka tidak akan lagi berfikir untuk mengganti demokrasi dengan sistem lain.

Namun sebaliknya, jika kondisi ekonomi tak juga bisa diperbaiki, rezim SBY akan dihukum rakyat dengan tidak dipilih kembali menjadi peminpin rakyat pada pemilu 2009 nanti. Nasib demokrasi di negara kita juga terancam. Rakyat akan semakin pesimis dengan demokrasi. Bukan mustahil lantas kita akan kembali terperosok ke dalam masa otoritarian. Hal ini cukup beralasan karena pelembagaan demokrasi di negara kita, tidak seperti di India, masih sangat rentan dan belum mapan. Kembalinya sistem otoriter masih membayangi.

Yang perlu ditekankan dan disadari bersama oleh kita adalah kesabaran dan konsistensi dalam meniti jalur reformasi. Karena, pesimisme yang muncul bisa menghancurkan jalan yang telah ditempuh. Jika titian reformasi hancur, kita harus memulai lagi semuanya dari awal. Baik pesimisme yang berujung pada romantisme otoritarian maupun pada revolusi sama-sama akan membunuh demokrasi. Baik romantisme maupun revolusi selalu berujung pada rezim otoriter, bahkan totaliter. Namun demikian tidak berarti kita tidak harus kritis terhadap pemerintah.