Politik

Mencermati Munculnya Partai Janus

Kandasnya penggunaan hak angket oleh DPR menyusul kalahnya beberapa fraksi pengusul dalam voting yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR (Selasa 24/1), mununjukan fenomena unik. Fenomena yang dimaksud adalah munculnya partai “Janus”. Istilah “Janus” diambil dari ceritera mitologi Yunani di mana Janus digambarkan sebagai dewa yang mempunyai dua wajah. Partai “Janus” adalah partai-partai yang bermuka dua (dzul wajhaini). Partai ini paling tidak jelas sikap politiknya. Meskipun masuk ke dalam the rulling party, sewaktu-waktu partai Janus bisa tiba-tiba jadi musuh.

Kalau kita membuat klasifikasi partai berdasarkan sikapnya terhadap kebijakan pemerintah, kita bisa melihat tiga kelompok berbeda, yakni partai pendukung, oposisi dan “partai Janus”. Golkar dan Partai Demokrat adalah partai yang mendukung kebijakan pemerintah. PDIP dari awal menyatakan oposisi terhadap pemerintah. Sikap kedua kubu ini jelas, baik mendukung maupun menentang. Dalam demokrasi, kehadiran dua kelompok ini sama pentingnya. Pemerintah, dalam menjalankan sejumlah programnya membutuhkan dukungan Dewan. Tanpa dukungan, pemerintah sebagai eksekutif akan sangat lemah karena akan selalu ‘diganggu’ Dewan dan karena itu tidak bisa menjalankan program-programnya dengan baik. Tetapi pemerintah juga harus terus dikontrol. Tepat di situlah pentingnya peranan oposisi.

Dalam peta politik Indonesia, PKS, PAN, dan PPP adalah representasi partai yang paling tidak jelas posisinya. Masuk pula dalam kelompok ini PKB. Mereka masuk dalam kelompok “partai Janus” Sikapnya yang plinplan dan bermuka dua bisa dilihat dari sikap mereka menanggapi dua keputusan kontroversial pemerintah, yakni kebijakan menaikan harga BBM dan kebijakan impor beras. PKS, PAN, PPP dan PKB awalnya dengan gencar menolak usulan pemerintah tersebut. Tetapi, perlahan-lahan sikap mereka berubah. Bahkan dalam keputusan akhir mereka justru berbalik mendukung pemerintah.

Sikapnya yang tidak jelas ini, saya kira, didasarkan pada keinginan parta-partai tersebut mendapatkan simpati masyarakat. Maklum, berbeda dengan Golkar dan PDIP yang sudah punya basis massa jelas, kelompok partai Janus ini masih mencari-cari lahan massa. Karena itu, apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak populer, meskipun rasional, mereka akan menolaknya. Mereka khawatir kehilangan popularitas. Hal ini bisa terlihat jelas dalam kasus BBM. Mereka berharap, dengan ikut menolak kenaikan BBM, mereka bisa menuai popularitas. Tetapi, ketika masyarakat menerima kebijakan pemerintah, karena masyarakat menganggap alasan pemerintah cukup rasional, PKS tiba-tiba berbalik mendukung kenaikan BBM.

Hal yang lebih lucu bisa kita temukan dalam kasus impor beras. Orang-orang yang terlibat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah adalah orang-orang dari partai Janus sendiri. Anton Apriantono, menteri Pertanian yang merupakan salah satu instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan impor beras, adalah kader PKS. Tetapi, di DPR, kelompook yang paling keras menentang kebijakan tersebut, selain PDIP adalah PKS.

Menurut saya, gejala keanehan ini muncul kareana tarik menarik dua hal. Pertama, semenjak masuknya partai Golkar ke dalam kubu SBY, PKS dan PAN serta beberapa partai pendukung lain seperti merasa ditinggalkan SBY. Yang paling kentara dalam hal ini PKS. Mereka merasa tidak diperhatikan. Peranannya seolah-olah dibajak oleh partai yang datang belakangan. Sederhananya PKS merasa iri terhadap Golkar yang tidak masuk barisan dari awal tetapi mendapatkan peran lebih dominan. Bagi kalangan PKS sendiri, kesalahannya terletak pada SBY. Ia dianggap gagal mengkonsolidasikan kekuatan yang ada saat itu. Ia dianggap pilih kasih terhadap Golkar.

Faktor kedua, meski mereka merasa kesal dengan kehadiran Golkar dalam barisan pendukung pemerintah, mereka tetap berkepentingan dengan SBY. Bagi PKS secara khusus, pemilu 2004 adalah momentum pertama bagi partai tersebut untuk menempatkan kadernya di jajaran eksekutif. Karena itu, sayang kalau disiasiakan.

Inilah yang menyebabkan PKS dan PAN menjadi partai Janus, partai dengan dua wajah. Tetapi sikap politik Janus sesungguhnya tidak selalu menguntungkan partai tersebut. Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan Desember silam menunjukan gejala ini. Riset itu mengungkap dukungan terhadap PKS menurun drastis, sampai 5%. Dalam riset bulan desember, PKS hanya didukung oleh 2,4 % masyarakat. Secara umum selama setahun perolehan PKS terus melorot. Setelah sempat mencapai dukungan 10% pada bulan Januari, perolehannya menurun menjadi 6,8 % pada bulan April, 3,4% pada bulan Juli, 2,7% pada bulan September. Dan titik nadirnya pada bulan Desember. Kepercayaan publik bahwa PKS adalah partai yang betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakatpun melorot. Jika pada Januari 2004 sebanyak 14,1 % responden mengatakan percaya PKS akan memperjuangkan rakyat, pada bulan Desember hanya 4,9% yang mengatakan demikian.

Riset bulan Desember sendiri dilakukan setelah pemerintah menaikan harga BBM. Temuan riset tersebut tentu sangat mengagetkan. Betapa tidak, orang selama ini menganggap PKS sebagi partai yang diperkirakan akan semakin bersinar. Menurunnya dukungan terhadap PKS ini diperkirakan karena masyarakat menilai PKS tidak konsisten dalam kasus BBM. Masyarakat yang begitu banyak berharap pada PKS, pada akhirnya menemukan kenyataan bahwa partai tersebut toh tidak ada bedanya dengan partai lain.

Yang diluar dugaan justru adalah PDIP. Partai tersebut tidak mengalami penurunan tingkat dukungan. PDIP masih didukung sekitar 14% masyarakat. Artinya, perolehan dukungannya ini hanya turun sekitar 4 % jika dibandingkan pemilu 2004, di mana PDIP memperoleh 18,6 %. Diduga, hal tersebut terjadi karena PDIP bisa memanfaatkan kesempatan menjadi satu-satunya partai yang dengan terang-terangan menyatakan sebagai partai oposisi. Nasib Golkar dan Partai Demokrat tidak jauh beda dengan PDIP. Perolehan suaranya bisa dibilang stabil. Pada riset Desember, Golkar mendapat dukungan 16% dan PD 15%. Yang luar biasa hanya Partai demokrat. Jika dalam pemilu 2004 PD memperoleh 7,5% dukungan, dalam riset selama setahun perolehannya melonjak secara pluktuatif diatas 16 %. Diduga faktor SBY menjadi penyebab bersinarnya Partai Demokrat.
Fenomena munculnya PKS dan partai lain sebagai partai abu-abu tidak terlepas dari kelemahan mendasar sistem ketatanegaraan kita. Kita menerapkan sistem presidensil, tetapi dengan jumlah partai yang sangat banyak. Dalam sistem presidensil di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan karena itu memiliki hak penuh dalam menyusun kabinet, lazimnya hanya ada dua atau tiga partai. Di Amerika, umpamanya, hanya ada dua partai, yakni Partai Demokrat dan Republik. Ketika salah satunya menjadi penguasa, satunya yang lain menjadi oposisi. Partai pemenang biasanya mendapatkan kursi mayoritas di dewan, meski selisihnya kadang sangat tipis. Karena itu, dalam prakteknya presiden memperoleh sokongan kuat untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Sokongan ini sangat penting untuk jalannya pemerintahan. Karena kalau tidak, alih-alih menjalankan program-programnya, pemerintah akan sibuk mempertahankan diri dari serangan parlemen yang terus menggoyang kekuasaan.

Sistem multi partai lebih cocok diterapkan di negara dengan sistem parlementer. Pada sistem ini perdana menteri biasanya muncul sebagai hasil koalisi partai-partai di parlemen. Dengan dukungan koalisi inilah perdana mentri bisa menjalankan kebijakan-kebijakannya. Pengangkatan menteri-menteripun dalam sistem ini harus dinegosiasikan sepenuhnya dengan partai-partai koalisi.

Kalau sistem kita tidak dibenahi, bisa jadi suatu saat ada seorang presiden kita yang dipilih langsung oleh rakyat karena sangat populer, tetapi tidak didukung oleh Dewan. Hal serupa hampir menimpa SBY. Kalau saja saat itu yang terpilih menjadi ketua umum parati Golkar adalah Akbar Tanjung, cerita negeri ini bisa berbeda. Kalau skenario tersebut saat itu terjadi, SBY pasti menjadi presiden yang sangat lemah. Bayangkan, PDIP dan Golkar akan bersatu menjadi oposisi karena saat itu isu koalisi kebangsaan yang digagas begitu kuat. Titik ekstrimnya, kebijakan pemerintah yang dianggap keliru, seperti kasus menaikan BBM kemarin, bisa jadi menjadi alat politik untuk memakzulkan presiden. Untung skenario itu tidak terjadi. Yang menjadi ketua umum Golkar adalah Jusuf Kalla yang saat itu sudah menjabat menjadi wakil presiden.

Namun meskipun demikian, toh kerancuan-kerancuan, seperti munculnya partai abu-abu, tetap saja terjadi. Meskipun mereka bagian dari pemerintah, mereka tidak menyokong pemerintah hanya karena tidak mau ambil resiko kehilangan pupularitas di mata pemilih. Ke depan saya kira PKS dan partai lain harus menunjukan sikap yang lebih jelas. Karena, ketidakjelasan sikap tersebut tidak selamanya menguntungkan.

Adalah staf peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) (Tulisan sebelum di edit)

Leave a Reply

%d bloggers like this: