Musim Semi Para Buzzer

Ya, musim semi para buzzer politik dimulai sejak kemarin. Dan itu akan berlangsung hingga tahun depan. Tak lama setelah kedua pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU, sosial media, dari Facebook sampai Whatsapp disibukan oleh informasi beraneka rupa yang jelas dikirim secara terkomando. Isinya mirip-mirip. Dalam beberapa group WA isi dan gambar serupa dilipatgandakan. 

Isinya anda bisa tebak sendiri. Buzzer Prabowo sibuk mencari justifikasi dan alasan baru untuk menyerang kubu Jokowi. Mereka melipatgandakan foto Prabowo yang mengatakan bahwa alasannya tidak memilih ulama dan tidak mengikuti rekomendasi Ijtima ulama adalah justru untuk kepentingan umat. Coba bayangkan, demikian gambar itu bertutur, jika Prabowo memilih juga ulama. Yang terjadi adalah perpecahan ulama dan umat yang akan dirugikan. Karena alasan itulah ia lebih memilih Sandi agar umat tidak pecah.

Pendukung Jokowi juga langsung melancarkan propaganda: Pasangan Jokowi-Makruf Amin adalah pasangan terbaik dan ideal: gabungan Ulama dan Umara, kecepatan dan kebijaksanaan, Nasionalis dan Religius. Foto Sukarno menggandeng Haji Agus Salim disandingkan dengan foto Jokwi dan Makruf Amin yang bergandengan pada sebuah acara pengajian muncul dengan teks khas para buzzer. 

Siap-siap saja, akan ada serbuan ribuan informasi seperti ini setidaknya setahun ke depan ke handphone kita. Kenapa? itu cara kampanye paling mudah dan paling murah di zaman sekarang. Ada sekitar 143 juta pengguna internet di Indonesia. Itu artinya lebih setengah dari populasi negara ini setiap hari menenteng alat yang menghubungkannya dengan dunia dan orang lain. Tidak terbayang ketika zaman Majapahit bagaimana caranya menghubungi 143 juta orang itu. Mantili atau Laksminipun jika ditugaskan berkeliling dengan kudanya menemui 143 juta orang itu rasanya tidak mungkin selesai sepanjang hidupnya. 

Dengan kecanggihan informasi, hanya sekali tekan tombol, informasi bisa tersebar dan dengan mudah dilipatgandangan. Dan dengan waktu yang hampir bersamaan informasi yang sama hinggap di kantong celana kita melalui gawai dan telepon genggam. Jika seorang buzzer menarget 10 ribu orang, maka dipastikan setidaknya setengah dari jumah yang ditarget itu membaca informasi yang dikirimkannya.

Jika yang membaca itu tidak memiliki kemampuan menangkal dan menyaring informasi, apa yang terjadi? Tentu dengan penuh semangat ia akan menyebarkanya kembali. Bahkan banyak yang merasa menyebarkan informasi itu sebagai ibadah, tugas partai untuk berdakwah dan mengajak orang lain. Sialnya, para pembaca yang tanpa dibekali kemampuan kritis menilai informasi akan mempercayai informasi para buzzer yang sebagian besar tidak sepenuhnya objektif atau bahkan berisi berita bohong/hoax. 

Perlu disadari bahwa ini adalah persoalan umat manusia bersama, bukan hanya soal orang Indonesia. Cambridge Analytica, konsultan strategi informasi di London menjadi kaya karena menjadi konsultan buzzer. Skandal besar ini menghebohkan dunia karena sebuah laporan menyebutkan bahwa perusahaan konsultan ini pula yang membuat pemilu di Amerika di menangkan Trump dengan menjual berita palsu yang disebarkan melalui Facebook dan WA. Perusahaan ini juga terlibat dengan banyak kasus pemenangan di negara lain dengan menggunaka cara-cara distorsi informasi. Meski perusahaan itu kini tutup karena skandal penyalahgunaan data, pola ini akan dipakai terus pada setiap pemilu karena itulah cara paling jitu dan murah untuk mempengaruhi suara pemilih. 

Saya pastikan bahawa kedua kubu sudah menyewa beberapa konsultan yang pekerjaannya menarget kita para pemilik telepon genggam. Buzzer itu biasnaya sub kontrak para konsultan ini. 

Lindungi Keluarga dan kawan dari Buzzer

Menghentikan pekerjaan para buzzer bukan urusan kita. Itu pekerjaan yang sudah jadi industri dan akan terus tumbuh. Saya tahu betul beberapa kawan yang memang hidup dan makan dari pekerjaan mengedit, memberikan informasi, mendistorsi dan menyebarkan informasi sesuai pesanan. Orang yang sangat soleh di dunia nyata bisa sangat sadis di dunia maya. Orang-orang itu merasa tidak bersalah karena merasa itu adalah pekerjaan profesional. Sebagian merasa bagian dari ibadah dan dakwah sesuai intruksi partai.

Yang harus jadi perhatian kita adalah bagaimana melindungi diri kita, keluarga dan pertemanan dari godaan dan informasi buzzer. Masalahnya, tidak semua kita mempunyai daya kritis yang sama terhadap informasi yang didapatkan. Semua infromasi yang dikirim buzzer yang sesuai selera kita akan dianggap benar, sementara informasi para buzzer yang tidak seuai dengan selera kita dianggap salah. Poltik itu mirip agama atau mirip kesukaan kita pada makanan. Tidak bisa dipaksakan. 

Langkah pertama ini mudah dilakukan dan sangat efektif. Pastikan bahwa semua anggota group keluarga atau pertemanan seperti alumni mengerti bahwa yang hanya akan diuntungkan adalah para politisi dan para buzzer. Setelah pemilu kita akan tetap sama nasibnya. Yang guru akan tetap jadi guru, yang lain tetap pedang dan saya mahasiswa. Kecuali ada yang mau mencalonkan diri, itu lain soal. 

Karena itu, cara terbaik melindungi keluarga dan pertemanan yang paling sederhana adalah dengan menyepakati bahwa wahana media sosial keluarga tidak boleh dijadikan ajang bicara politik, setidaknya untuk beberapa saat. Banyak kawan yang bersahabat cukup lama lantas berbeda pendapat di sosial media sampai ujungnya tak lagi bertegur sapa. Semuanya merasa paling benar karena berpegang pada informasi para buzzer itu.

Tapi catat, ini bukan berarti kita tidak boleh mengeskpresikan pandangan politik. Pandangan politik bisa disuarakan di group lain, atau dengan cara lain. Tapi menurut pengalaman, berdebat kusir di WA perihal urusan politik tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada yang akan berubah pilihannya karena berdebat di WA. Kalau orang sudah anti Jokowi atau Prabowo, apapun alasan yang dibuat, atau apapun informasi yang diberikan. Pilihan poltik itu terkait langsung pengalaman hidup, selera dan informasi yang berakulumasi. 

Anis dan Pidato Pribumi

Oleh: Zezen Zaenal Mutaqin

Sebenarnya Anies Baswedan tidak mengangkat isu pribumi-non pribumi. Media yang mengangkatnya. Namun, media mengangkat karena ada momen psikologis tertentu yang ditangkap para wartawan dalam pidatonya. Setelah membaca status media sosial dan pemberitaan yang heboh itu saya coba lihat utuh teks pidatonya. Dan dalam teks pidato itu tidak ada yang salah. Bagus.

Namun yang jadi soal, dalam ekspresi bahsa ucapan seperti dalam pidato, yang menjadi penentu sebuah makna bukanlah semata text tertulis yang lantas dibekukan, difiksasi, kemudian. Yang juga teramat menentukan adalah ekspresi wajah, intonasi, gesture tubuh, tatapan mata dan juga terutama konteks. Dalam setiap hal itu ada lapisan makna yang bisa jadi penentu pemahaman. Dan karena itu saya juga baru saja lihat utuh video pidato Anies di Youtube saluran CNN Indonesia.

Pada menit 6:34-8:00 itulah yang jadi soal. Tentu kata pribumi dan non-pribumi sendiri bukan pilihan yang tepat untuk diucapkan. Telah ada peraturan tentang penghindaran penggunaan kata itu. Ketika saya mendengar kata itu, saya jadi langsung merasa ada yang keliru dengan telinga saya. Atau ada yang keliru pada pidatonya Bung Anies. Sembari melihat pidato itu, saya memegang text pidatonya.

Faktanya pidato itu selalu tidak tekstual. Aniespun banyak berimprovisasi. Juga dimenit kontroversial itu. Di menit itu, apa yang ada di text berbeda dengan apa yang dia ungkapkan. Inilah yang kemudian memancing penafsiran yang beragam, (thick description/interpretation)

Di tengah polarisasi yang terjadi di antara warga Jakarta, mestinya kata pribumi non-pribumi dihindari. Kata non-pri atau non-pribumi selama ini selalu ditambatkan dengan pejoratif kepada kelompok Tionghoa. Meski Anies keturunan Arab-Yaman, dia selamat dari penambatan makna pejoratif kata non-ribumi selama ini.

Pidato Anis juga terasa sedikit janggal. Dia akan jadi gubernur Jakarta. Namun cara dia bicara seperti sedang kampanye menjelang perhelatan politik 2019. Harunya dalam pidato itu dia menyampaikan strategi dan langkah mewujudkan janji kampanye.

Ini bukan awal yang baik untuk melangkah tentunya. Tapi sudahlah, kita lihat ke depan semoga Anies-Sandi bisa bekerja. Tentu harus terus diawasi. Kontestasi sudah selesai. Biarkan yang menang menjalankan tugasnya. Kalau gagal dia akan dihukum sejarah, kalau berhasil dia akan diidamkan dan dirindukan.

Selamat bertugas, lebih berhati-hati, Bung. Juga Bung Muhammad Husnil yang ke depan mungkin jadi gost writernya

Los Angeles 16 Okt 2017…

ANTI DEMOKRASI DALAM DEMOKRASI

Apakah sebuah organisasi bisa dihukum bahkan dibubarkan karena ideologi dan tujuannya, bukan karena apa yang dilakukannya? Sebuah tindakan kriminal biasanya dihukum atas apa yang dilakukannya, misalnya melakukan perusakan harta benda, penyiksaan dan perbuatan melawan hukum yang lain. Diskusi tentang hal itu tidak terlalu menarik karena sudah jelas tolak-ukurnya meski tidak jelas pelaksanaannya–banyak ormas anarkis dibiarkan.

Diskusi seputar mungkin tidak sebuah organisasi dihukum dan dibubarkan karena tujuan, cita-cita dan ideologinya lebih menarik. Bisakah demokrasi menampung ideologi anti demokrasi yang berniat membunuh demokrasi? Bisakan sebuah norma bersama menampung sebuah ideologi yang tujuannya ingin membuabarkan norma yang menghidupinya selama ini? Bisakan hukum konstitusi mengakomodai satu faham yang ingin mengganti konstitusi itu sendiri? Bisakah para penari menerima seorang penari yang ikut menari tapi ingin merusakan panggung tempat dia menari selama ini? Bisakah ‘pembunuh’ bisa tumbuh dirumah bersama tempat kita berteduh? Continue reading “ANTI DEMOKRASI DALAM DEMOKRASI”