Cuci Gudang Oligarki Lama

Semoga ada berkah yang terselubung, blessing in disguise, dari kerusuhan 21-22 Mei pasca pengumuman pemilu KPU kemarin. Kerusuhan itu sangat disayangkan. Ia menjadi noda dalam rajutan demokrasi pada masa Reformasi kita. Ia adalah salah satu noktah hitam terbesar dalam masa Reformasi: 6 orang meninggal. Kalender pada saat kejadian seperti menjadi tuah: 21 Mei, tepat 21 tahun peringatan Reformasi.

Ketika demonstrasi dan kerusuhan itu terjadi, tengah malam menjelang dini hari waktu Indonesia, saya mengamatinya dari layar televisi melalui livestreaming dari jarak ribuan mil. Saat itu siang menjelang petang waktu Los Angeles. Saya melihat bentrokan dengan penuh cemas dan sedih. Sedih karena apa yang saya takutkan akhirnya terjadi. Dilihat dari narasi yang dari awal dibangun, saya menaruh curiga bahwa para politisi pemburu kuasa bisa bermain sampai pada titik di mana darah bisa mereka tumpahkan. Dan itu akhirnya kita saksikan.

Saya tidak mengurusi siapa yang harus bertanggungjawab. Biar yang berwenang melakukan tugasnya. Yang jelas, dalam setiap peristiwa kekerasan politik, para politisi bisa dengan mudah cuci tangan: itu bukan bagian kita; itu pekerjaan penyusup dan provokator; itu pekerjan intelejen dan pihak ketiga yang ingin mencoreng gerakan damai; itu adalah pekerjaan para perusuh bangsa; perbuatan teroris!

Seperti kita lihat, masing-masing pihak mulai menggoreng isu yang hanya akan menguntungkan pihak mereka. Mereka hanya akan menyebarkan vidoe atau gambar dari sudut yang menguntungkan mereka. Mereka akan adu kekuatan narasi dan penafsiran peristiwa kerusuhan itu. Hal tersebut dilakukan karena bagi mereka kekerasan, sama seperti perang, adalah apa yang disebut Carl von Clausewitz sebagai “the continuation of politics by other means“. Jalur normal politics mereka tempuh sembari diam-diam menyiapkan para perusuh atau pembunuh.

Dalam dua tiga hari setelah peristiwa itu terjadi, benak saya terus-menerus diingatkan satu hal: jangan-jangan semua itu hanya menunjukan sebuah gejala dari berakhirnya masa para oligarki lama. Peristiwa itu menunjukan gejala cuci gudang para politisi didikan Suharto. Peristiwa kerusuhan itu semacam usaha terkahir sisa-sisa kekuatan Orde Baru untuk kembali dan menunjukan taringnya. Peristiwa itu adalah penanda akhir dari masih dominannya mentalitas dan prilaku Orde Baru.

Jika demikian, saya dalam hal ini sedikit optimis. Tentu ini tidak menjadi alasan bagi kita memaklumi kekerasan. Kekerasan harus dikutuk dalam bentuk apapun, apalagi jika sampai memakan korban. Tapi gejala perubahan satu epoch politik, terutama di negara-negara demokrasi baru, tak jarang mewujudkan diri dalam varian kekerasan yang berbeda-beda.

Perlu dicatat, ketika saya mengatakan sisa-sisa kekuatan dan mentalitas oligarki lama dan Orde Baru, saya tidak sedang menunjuk hidung satu kubu politik. Para anak didik Suharto menyebar ke semua kubu sesuai perutungan dan irisan kepentingan politik. Prabowo jelas mantan keluarga dekat, menantu, Cendana. Titik, juga Tommy, adalah anak Suharto. Keduanya aktif bahkan terlihat dilapangan sembari mengumbar nostalgia gombal bahwa masa Ayahnya lebih baik. Selusin orang lain ada di kubu itu.

Tapi harus juga diingat, Wiranto, Hendropriyono, Luhut, untuk menyebut beberapa yang paling berpengaruh, adalah anak kandung Orde Baru dan bagian dari oligarki lama bangsa kita. Tepat di sinilah, saya kira, kelemahan mendasar Jokowi: ia menyerahkan urusan keamanan pada Wiranto sehingga Jokowi sulit mencari pijakan kokoh bagi legitimasi politik-keamanannya.

Orang bisa dengan mudah melihat peristiwa kerusuhan kemarin sebagai kelanjutan rivalitas dua jendral yang sudah ‘bermusuhan’ sejak masa Reformasi. Wiranto adalah orang yang mencopot Prabowo atas pelanggaran HAM-nya. Tapi Wiranto juga bukan “Mr. Clean” yang tanpa dosa. Pada tangannya kita bisa melihat bercak noda masa lalu. Dengan mudah pula orang menduga bahwa ia mungkin saja menggunakan cara-cara lama. Karena itu pula pemerintahan Jokowi tak punya pijakan legitimasi yang kokoh dan jaminan bahwa semua langkah dan tindakannya sesuai bukan hanya dengan aturan hukum, tapi juga dengan prinsip dan etika kemanusiaan.

Tapi bukankah kehadiran anak kandung Suharto dan Orde Baru pada masa demokrasi ini adalah pilihan kita bersama? Ketika perubahan besar terjadi pada 1998, kita memilih jalur ‘reformasi’ dan bukan ‘revolusi’. Karena itu, untuk jangga waktu tertentu, unsur-unsur lama niscaya diakomodir dan bertahan. Sebagai contoh, Golkar tidak dibubarkan. Sampai 10 tahun pertama Reformasi, para politisi kita adalah orang-orang yang seperti sedang berusaha berganti baju meski dengan badan dan mentalitas yang kurang lebih sama. Birokrasi pemerintahan kita, meski perlahan diganti, masih merupakan warisan Orde Baru.

Perubahan bertahap ini, semoga saja, mencapai titik akhirnya pada periode kedua masa Jokowi, jika ia memenangkan kontestasi ini. Semoga orang-orang lama seperi Prabowo, Wiranto, Hendropriyono, Titiek, Luhut dan yang lainnya segera akan pergi bersama pekikan kerusuhan kemarin. Seiring dengan itu, kekuatan birokrasi lama berserta mentalitasnya semoga juga tergantikan oleh kekuatan baru dengan mental Reformasi. Bukankah konon perubahan epoch generasi itu minimal terjadi pada masa dua dekade?

Semoga setelah hari muram kemarin politik kita dihiasi oleh wajah-wajah baru yang relatif bisa melepaskan dirinya dari mentalitas Orde Baru dan oligarki lama. Semoga setelah hari berkabung kemarin bangsa kita menjadi lebih kuat. Semoga peristiwa itu menjadi vaksin bagi imunitas kita sebagai bangsa. Amin dan mohon di-aminkan.

Los Angeles 24 Mei 2019.

Nasib Jurnal Akademik Kita

Di satu sisi, saya senang melihat berjamurnya jurnal-jurnal di lingkungan perguruan tinggi kita. Hampir setiap jurusan bersemangat membuat jurnal. Bahkan satu fakultas bisa memiliki beberapa jurnal.

Di sisi lain, saya sebenarnya prihatin. Jika dilihat lebih dalam, alasan pendirian jurnal-jurnal itu lebih banyak didorong oleh aspek politik-administratif ketimbang aspek akademik. Jurnal menjadi bagian penting dari penilaian atau akreditasi kelembagaan. Karena itu, jurnal ‘dipaksa’ didirikan bukan karena kepentingan dan minat akademik, tapi karena untuk memenuhi kepentingan penilaian administrasi.

Kepentingan politik-administratif ini berbanding lurus pula dengan aturan akreditasi yang menimpa para penulis. Para penulis yang rata-rata dosen itu ‘dipaksa’ menulis bukan karena minat akademik, tapi lebih karena kepentingan politik-administratif akreditasi. Banyak dosen menulis untuk mengejar kum, bukan untuk menghasilkan pengetahuan berdasar pada keahlian, riset dan minatnya.

Karena dua aspek inilah saya melihat banyak jurnal-jurnal kampus di Indonsia ditimpa nasib yang kurang mujur. Mereka kelimpungan mencari bahan tulisan yang berkualitas. Tapi mereka juga ditimpa dilema karena jurnalnya harus terbit. Jika tidak terbit, nasib baik akreditasi jurusan/fakultas bisa pula terancam. Sebagai jalan tengahnya, banyak jurnal kampus yang akhirnya menerbitkan tulisan yang jauh dibawah standar akademik perguruan tinggi. Tulisan-tulisan yang rada ‘ngasal’ bisa lolos karena jurnal harus terbit.

Saya kebetulan menjadi reviwer di banyak jurnal perguruan tinggi di Indonesia. Dan dalam rentang waktu hampir dua tahun ini saya rutin memberikan penilaian dan komentar terhadap tulisan-tulisan yang akan diterbitkan. Dari pengalaman selama dua tahun ini, saya menemukan pola yang mirip.

Pertama, banyak penulis yang hanya mengandalkan rujukan sekunder. Hal ini sebenarnya adalah konsekuensi dari rendahnya literasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan Arab, di antara para dosen kita. Bahkan banyak tulisan di jurnal yang menggunakan sumber sekunder meski terjemahan buku yang dirujuknya sudah tersedia. Jarang sekali para penulis yang rata-rata berasal dari kampus-kampus di daerah merujuk pada tulisan di jurnal-jurnal internasional. Mungkin ini bisa dimaklumi karena akses kepada penyedia journal storage seperti Jstor atau Hein Online sangat terbatas.

Kedua, akibat turunan dari ketidakmampuan mengakses sumber rujukan utama adalah kemampuan elaborasi gagasan yang sangat rendah. Tulisan-tulisan yang saya baca itu rata-rata miskin gagasan dan lebih banyak menjadi ajang parade kutipan dari sesama penulis lokal. Gagasan yang original muncul dari wawasan yang mundial.

Ketiga, saya masih menemukan banyak sekali penulis yang bahkan tidak menguasai teknik penulisan dasar. Banyak yang tidak tahu bagaimana mengutip nama pengarang atau sekedar menempatkan catatan kaki. Alih-alih menulis nama belakang/nama keluarga, banyak penulis itu ketika mengutip sebuah rujukan malah mencantumkan nama depan. Itu hanya contoh kecil dari banyak kesalahan elementer yang sering saya temui. Saya kadang berfikir: jika mereka yang rata-rata dosen itu gagal memenuhi unsur dasar penulisan, lantas bagaimana nasib mahasiswanya?

Keempat, hampir semua tulisan yang saya baca menggunakan teknik ‘malapah gedang‘. Malapah gedang adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk mengatakan sesuatu secara tidak langsung dan cenderung berputar-putar. Penulis bicara ngalor-ngidul di hampir setengah tulisan dan hanya menyisakan satu dua halaman di bagian inti argumen. Saya kadang kehabisan kesabaran menemukan apa argumen utama penulis. Kadang sampai akhir saya sama sekali tidak menemukan apa argumen utama mereka.

Kelima, banyak sekali abstrak dalam bahasa Inggris di bagian awal tulisan diterjemahkan oleh mesin penerjemah seperti Google Translate. Akibatnya abstrak menjadi sangat ngaco. Saya kadang sampai pada titik dimana saya tertawa terbahak-bahak sendiri membaca abstrak dalam bahasa Inggris-robot itu. Saya selalu diliputi pertanyaan: sejelek itukah kemampuan bahasa Inggris para dosen kita sampai untuk menerjemahkan hanya satu paragraf saja mereka memakai mesin robot penerjemah? Atau semalas itukah mereka sampai tidak sempat menerjemahkan dengan benar abstrak tulisannya? Abstrak tulisan itu penting ditulis dalam bahasa Inggris agar setidaknya bagian itu bisa diindeks oleh mesin pencari dan bisa dinikmati warga dunia.

Menemukan tulisan-tulisan seperti ini, saya sebagai peninjau sering diliputi dilema. Saya merasa harus berempati pada para pengurus jurnal yang harus berjibaku mencari tulisan. Tapi saya juga tidak tega meloloskan tulisan-tulisan yang kadang sangat ngaco dan jauh dibawah standar.

Dari rentang waktu dua tahun ini saya menjadi faham kenapa banyak jurnal-jurnal di Indonesia yang kelasnya tidak juga naik menjadi lebih baik. Mereka terbit tapi tidak punya impact apa-apa selain untuk memenuhi kepentingan politik-administratif. Coba bayangkan: dari sekitar 1131 Jurnal dilingkungan kementrian Agama seperti tertera dalam situs Moraref, hanya 5 saja jurnal yang bisa dibilang unggulan (M1). Jurnal-jurnal inipun hanya satu atau dua, Studia Islamika dan Al-Jami’ah, yang bisa berkontribusi secara global pada produksi pengetahuan. Sisanya? Tak lebih dari mesin administrasi penilaian yang bersembunyi dibalik dalih akademik. Mohon maaf jika terlalu kasar.

Untuk mengubah kondisi ini, saya kira kita harus memulai dari awal: mulailah menerbitkan jurnal berdasar pada kepentingan dan minat akademik. Satu kampus atau fakultas mungkin cukup memiliki satu atau dua jurnal saja, tapi dikelola dengan profesional dan berkualitas. Lebih baik sedikit tapi berkulaitas daripada banyak tapi seperti buih.

Kedua, jika jurnal belum mampu menerbitkan tulisan dalam bahsa Inggris, tidak ada salahnya menerbitkan tulisan dalam bahasa Indonesia tetapi dengan standar tulisan yang dimaksimalkan. Jangan sampai sudah dalam bahasa Indonesia, kualitasnya jelek pula.

Semoga kualitas jurnal akademik kita ke depan lebih baik dan tidak seperti buih di lautan: banyak tapi tak punya pengaruh.

Los Angeles, Mei 2019.