Nasib Jurnal Akademik Kita

Di satu sisi, saya senang melihat berjamurnya jurnal-jurnal di lingkungan perguruan tinggi kita. Hampir setiap jurusan bersemangat membuat jurnal. Bahkan satu fakultas bisa memiliki beberapa jurnal.

Di sisi lain, saya sebenarnya prihatin. Jika dilihat lebih dalam, alasan pendirian jurnal-jurnal itu lebih banyak didorong oleh aspek politik-administratif ketimbang aspek akademik. Jurnal menjadi bagian penting dari penilaian atau akreditasi kelembagaan. Karena itu, jurnal ‘dipaksa’ didirikan bukan karena kepentingan dan minat akademik, tapi karena untuk memenuhi kepentingan penilaian administrasi.

Kepentingan politik-administratif ini berbanding lurus pula dengan aturan akreditasi yang menimpa para penulis. Para penulis yang rata-rata dosen itu ‘dipaksa’ menulis bukan karena minat akademik, tapi lebih karena kepentingan politik-administratif akreditasi. Banyak dosen menulis untuk mengejar kum, bukan untuk menghasilkan pengetahuan berdasar pada keahlian, riset dan minatnya.

Karena dua aspek inilah saya melihat banyak jurnal-jurnal kampus di Indonsia ditimpa nasib yang kurang mujur. Mereka kelimpungan mencari bahan tulisan yang berkualitas. Tapi mereka juga ditimpa dilema karena jurnalnya harus terbit. Jika tidak terbit, nasib baik akreditasi jurusan/fakultas bisa pula terancam. Sebagai jalan tengahnya, banyak jurnal kampus yang akhirnya menerbitkan tulisan yang jauh dibawah standar akademik perguruan tinggi. Tulisan-tulisan yang rada ‘ngasal’ bisa lolos karena jurnal harus terbit.

Saya kebetulan menjadi reviwer di banyak jurnal perguruan tinggi di Indonesia. Dan dalam rentang waktu hampir dua tahun ini saya rutin memberikan penilaian dan komentar terhadap tulisan-tulisan yang akan diterbitkan. Dari pengalaman selama dua tahun ini, saya menemukan pola yang mirip.

Pertama, banyak penulis yang hanya mengandalkan rujukan sekunder. Hal ini sebenarnya adalah konsekuensi dari rendahnya literasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan Arab, di antara para dosen kita. Bahkan banyak tulisan di jurnal yang menggunakan sumber sekunder meski terjemahan buku yang dirujuknya sudah tersedia. Jarang sekali para penulis yang rata-rata berasal dari kampus-kampus di daerah merujuk pada tulisan di jurnal-jurnal internasional. Mungkin ini bisa dimaklumi karena akses kepada penyedia journal storage seperti Jstor atau Hein Online sangat terbatas.

Kedua, akibat turunan dari ketidakmampuan mengakses sumber rujukan utama adalah kemampuan elaborasi gagasan yang sangat rendah. Tulisan-tulisan yang saya baca itu rata-rata miskin gagasan dan lebih banyak menjadi ajang parade kutipan dari sesama penulis lokal. Gagasan yang original muncul dari wawasan yang mundial.

Ketiga, saya masih menemukan banyak sekali penulis yang bahkan tidak menguasai teknik penulisan dasar. Banyak yang tidak tahu bagaimana mengutip nama pengarang atau sekedar menempatkan catatan kaki. Alih-alih menulis nama belakang/nama keluarga, banyak penulis itu ketika mengutip sebuah rujukan malah mencantumkan nama depan. Itu hanya contoh kecil dari banyak kesalahan elementer yang sering saya temui. Saya kadang berfikir: jika mereka yang rata-rata dosen itu gagal memenuhi unsur dasar penulisan, lantas bagaimana nasib mahasiswanya?

Keempat, hampir semua tulisan yang saya baca menggunakan teknik ‘malapah gedang‘. Malapah gedang adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk mengatakan sesuatu secara tidak langsung dan cenderung berputar-putar. Penulis bicara ngalor-ngidul di hampir setengah tulisan dan hanya menyisakan satu dua halaman di bagian inti argumen. Saya kadang kehabisan kesabaran menemukan apa argumen utama penulis. Kadang sampai akhir saya sama sekali tidak menemukan apa argumen utama mereka.

Kelima, banyak sekali abstrak dalam bahasa Inggris di bagian awal tulisan diterjemahkan oleh mesin penerjemah seperti Google Translate. Akibatnya abstrak menjadi sangat ngaco. Saya kadang sampai pada titik dimana saya tertawa terbahak-bahak sendiri membaca abstrak dalam bahasa Inggris-robot itu. Saya selalu diliputi pertanyaan: sejelek itukah kemampuan bahasa Inggris para dosen kita sampai untuk menerjemahkan hanya satu paragraf saja mereka memakai mesin robot penerjemah? Atau semalas itukah mereka sampai tidak sempat menerjemahkan dengan benar abstrak tulisannya? Abstrak tulisan itu penting ditulis dalam bahasa Inggris agar setidaknya bagian itu bisa diindeks oleh mesin pencari dan bisa dinikmati warga dunia.

Menemukan tulisan-tulisan seperti ini, saya sebagai peninjau sering diliputi dilema. Saya merasa harus berempati pada para pengurus jurnal yang harus berjibaku mencari tulisan. Tapi saya juga tidak tega meloloskan tulisan-tulisan yang kadang sangat ngaco dan jauh dibawah standar.

Dari rentang waktu dua tahun ini saya menjadi faham kenapa banyak jurnal-jurnal di Indonesia yang kelasnya tidak juga naik menjadi lebih baik. Mereka terbit tapi tidak punya impact apa-apa selain untuk memenuhi kepentingan politik-administratif. Coba bayangkan: dari sekitar 1131 Jurnal dilingkungan kementrian Agama seperti tertera dalam situs Moraref, hanya 5 saja jurnal yang bisa dibilang unggulan (M1). Jurnal-jurnal inipun hanya satu atau dua, Studia Islamika dan Al-Jami’ah, yang bisa berkontribusi secara global pada produksi pengetahuan. Sisanya? Tak lebih dari mesin administrasi penilaian yang bersembunyi dibalik dalih akademik. Mohon maaf jika terlalu kasar.

Untuk mengubah kondisi ini, saya kira kita harus memulai dari awal: mulailah menerbitkan jurnal berdasar pada kepentingan dan minat akademik. Satu kampus atau fakultas mungkin cukup memiliki satu atau dua jurnal saja, tapi dikelola dengan profesional dan berkualitas. Lebih baik sedikit tapi berkulaitas daripada banyak tapi seperti buih.

Kedua, jika jurnal belum mampu menerbitkan tulisan dalam bahsa Inggris, tidak ada salahnya menerbitkan tulisan dalam bahasa Indonesia tetapi dengan standar tulisan yang dimaksimalkan. Jangan sampai sudah dalam bahasa Indonesia, kualitasnya jelek pula.

Semoga kualitas jurnal akademik kita ke depan lebih baik dan tidak seperti buih di lautan: banyak tapi tak punya pengaruh.

Los Angeles, Mei 2019.

Hukum Kompromi

Kalau ceritanya ditarik ke belakang, sebeagimana saya yakini dan saya tulis di post facebook atau blog, kasus dijebloskannya Ahok ke penjara dalam pandangan saya lebih karena tekanan publik, bukan karena murni kasus hukum. Orang bisa berdebat perihal bukti-bukti dan fakta hukum. Tapi kenyataan demonstrasi yang tanpa henti, juga menjelang pemilihan gubernur, membuat orang Tionghoa yang juga Kristen ini menjadi korban tekanan opini publik. Ini saya kira penyakit akut pengadilan kita.

Karena Ahok dihukum lewat tekanan publik dan komprominya pengadilan menjatuhkan hukuman, maka dasar sama-sama harus masuk bui sepertinya, disadari atau tidak, berjalan. Atau, setiaknya pihak lain harus menjalani model hukumuan yang kurang lebih setimpal. Rizik ‘dihukum’ lewat hukuman kota di Mekah, tidak bisa pulang. Ahmad Dhani dihukum 1,5 tahun karena cuitan, Buni Yani dihukum 1,5 tahun. Hal ini bisa jadi karena intervensi politik tertentu, tapi juga bisa terjadi karena semata institusi pengadilan berfikir: “biar sama-sama adil!” Adil lantas dikira kalau aktor kelompok A dihukum, maka aktor kelompok B lantas juga dihukum. Kenapa? agar ‘sama-sama adil’.

Jika Ahok dihukum karena tekanan publik dan dilaksanakan oleh institusi pengadilan, maka jika Dhani, Buni Yani atau Rizik dihukum karena logika lain diluar hukum, orang tidak bisa juga protes. Atau kalaupun protes, argumennya sama-sama lemah. Kalau dia beragumen ini ketidak-adilan pengadilan, Ahok juga dihukum dengan cara tidak adil, bukan? Orang akan dengan mudah berargumen: semua sudah melalui proses pengadilan. Kalau hukum digunakan untuk kepentinganmu saat ini, jangan salahkan jika suatu saat ia akan menerkam dirimu sendiri. Itulah yang terjadi sekarang, saya kira.

Orang lupa, bahwa keadilan dan hukum tidak bisa semata-mata dikatakan mendekati keadilan hanya karena mengikuti serangkaian proses (hukum acara pengadilan). Hukum yang lebih tinggi tidak bisa semata karena satu peristiwa telah melewati tahapan proses acara hukum. Hukum positif berpijak pada landasan yang teramat rapuh jika dilepaskan dari hukum dan keadilan etis.

Saya tidak mengatakan bahwa secara hukum mereka tidak menjalani proses pengadilan yang benar. Yang saya ingin kritik adalah akar dan fondasi persoalannya: bahwa hukum di Indonesia lebih mirip sebagai alat pemadam kebakaran yang diperintah untuk memadamkan api bernama tekanan publik atau intervensi politik (kasus Anas dulu sangat kental nuansa intervensi SBY pada lembaga hukum).

Tentu, kalau dibandingkan dengan model resolusi lain di luar hukum, misalnya yang konflik atau berbeda kepentingan itu malah saling tembak atau melakukan tindakan kekerasan pada lawannya, tentu model hukum sebagai pemadam kebakaran ini lebih baik. Tapi untuk jangka panjang, hukum haruslah menjadi institusi yang objektif dan netral, terlepas dari intervensi politik atau tekanan publik. Hukum harus bekerja atas rasionalitasnya.