Kenapa Ibu Itu Meledakkan Dirinya?

Sedih. Bingung. Tak habis fikir: kenapa bisa seorang ibu membawa dua anaknya datang ke sebuah gereja hanya untuk meledakkan dirinya dan membuh orang lain yang dia tidak kenal, juga tidak berdosa? Untuk memahami itu saya membuat catatan singkat

***

Bahan baku terorisme begitu melimpah di Indonesia. Sama kayanya dengan sumber daya alam kita. Bahan baku terorisme itu, bisa kita kelompokan ke dalam empat jenis. Perpaduan empat jenis itu membuat seseorang lebih cenderung terlibat dalam sebuah aksi terorisme.

Pertama, bahan baku itu bernama ideologi. Ideologi tertutup, merasa diri paling benar, menjadikan orang lain yang berbeda agama atau keyakinan sebagai musuh. Ideologi itu akarnya bisa dari banyak ajaran, baik agama atau filsafat. Marxisme pernah melahirkan banyak gerakan teror di Eropa dan Asia. Islam sejak awal melahirkan Khawarij sampai sekarang Wahabi ‘jihadis’. Jangan kira Kristiani dan Hindu atau Budha tidak punya bahan untuk menjadi gerakan teroris. Gerakan Klu Klu Klan atau terorisme Hindu di India hanyalah dua contoh kecil.

Ideologi atau ideologisasi itu berjalan secara bertahap melalui proses sosialisasi. Mungkin kawan kita dulu anak yang cerdas, kritis, pandai dan biasa saja. Tapi sepuluh tahun kemudian, tiba-tiba ia menjadi sangat radikal. Bahkan terjerumus pada terorisme. Apa sebab? Sosialisasi menjadi penting. Dengan siapa dia main dan bergaul, buku apa yang dia baca, apakah dia pernah berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang berbeda? Semakin sedikit dan terbatas apa yang dia baca, semakin sedikit lingkungan pergaulannya, semakin tertutup pula pola pikirnya. Semakin banyak yang dibaca, semakin luas pergaulannya, semakin terbuka pula biasanya sikap dan fikiran orang tersebut.

Ideologi inilah yang menyediakan bingkai (framing) dan ujungnya pembenaran atau justifikasi bagi sebuah tindakan. Namun demikian, tidak mesti orang yang secara ideologi termasuk dalam ideologi radikal akan mengaktualisasikan dirinya dalam gerakan radikalisme. Dengan kata lain, radikal saja, atau puritan saja tidak secara otomatis membuat seseorang mau mengebom. Meski demikian, ideologisasi radikal adalah tangga pertama bagi seseorang untuk masuk pada perangkap gerakan terorisme. Butuh tahap selanjutnya.

Kedua, kekecewaan terhadap apa yang dihadapi secara langsung oleh seseorang dalam hidupnya. Apa yang diharapkan tidak bisa diwujudkan. Kenyataan tidak sesuai dengan bayangan ideal yang semestinya. Bahasa kerennya orang tersebut mengalami deprivasi relatif. Mungkin bisa juga disebut semacam alienasi, meski tidak sepenuhnya pas. Mungkin seseorang mengalami kegagalan dalam hidupnya, orang tuanya bercerai, kehilangan pekerjaan, bisnisnya bangkrut, kuliahnya gagal, dan lain-lain. Serentetan kekecewaan dan kegagalan lebih besar mendorong orang terjebak dalam gerakan terorisme. Orang yang mengalami kekecewaan lebih mudah terbawa arus. Apalagi jika yang datang mengiming-imingi balasan surga. Yang kecewa akan dengan mudah diyakinkan bahwa hidup dunia adalah fana dan hidup sesungguhnya adalah di akhirat. Cara terbaik mencapai surga adalah dengan mengorbankan diri, ‘berjihad’. Tapi ingat, tidak semua orang kecewa atau gagal mesti menjadi radikal. Ini hanya bahan baku saja. Ada juga tentu orang yang tidak mengalami deprivasi terjebak dalam terorisme.

Kekecewaan juga jangan diartikan terlalu materialistis. Kekecewaan bahwa umat di sekitarnya terjerumus dalam kejahiliyahan, misalnya, bisa juga dimasukkan dalam kelompok kekecewaan. Kekecewaan karena negaranya tidak berdasarkan ideologi yang diyakininya, juga bisa dimasukkan kedalaman kekecewaan.

Ingat sekali lagi: tidak semua orang yang mengalami kekecewaan atau deprivasi mau ikut bergabung dengan kelompok radikal atau terorisme. Ada banyak yang mengalami deprivasi tapi menyalurkannya dalam gerakan lain yang lebih positif. Faktor ideologi kemudian menjadi penting. Tapi itu saja tidak cukup. Butuh faktor lain

Ketiga, adalah faktor insentif. Jika dia kecewa terhadap sesuatu dan ia ingin tergabung dalam sebuah gerakan, pasti karena ada manfaat yang akan atau ingin didapatkan. Jika seseorang tidak merasa akan mendapatkan manfaat atau sesuatu yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya, rasanya sulit seseorang bergabung dengan kelompok gerakan tertentu, termasuk kelompok radikal.

Manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan, atau imbalan yang akan didapatkan dari bergabungnya seseorang dalam sebuah gerakan sosial, juga tidak bisa dipahami terlalu materialistis. Ada banyak contoh: seseorang bergabung dengan gerakan pemberontak, karena ingin memerdekakan kelompok, sukunya dari kungkungan rezim tertentu. Seseorang bergabung dengan marxisme, karena ingin mewujudkan masyarakat komunis tanpa kelas. Seseorang bergabung dengan HTI karena ingin mengganti sistem thagut dengan sistem khilafah. Seseorang ibu mengebom, bawa anaknya,karena merasa akan mendapatkan insentif berupa surga. Biarlah mati bersama agar bisa ke surga bersama. Paling begitu pikirannya. Keuntungan dan manfaat apalagi yang lebih tinggi dari surga, bukan?

Ideologi, bertemu dengan kekecewaan dikasih iming-iming keutungan dan manfaat hampir cukup untuk memicu seseorang mau menjadi pengantin untuk meledakkan diri. Tapi perlu juga satu faktor lagi.

Keempat, kesempatan. Ya, dalam teori gerakan, kesempatan menjadi penting. Kesempatan itu bisa berupa kemungkinan yang tersedia serapa politik atau bisa juga karena momentum yang tepat. Setelah peristiwa 11/9, kesempatan melakukan serangan di pesawat semakin sempit karena ruangnya semakin tertutup. Pada masyarakat yang totaliter, dimana tak ada ruang yang tidak terawasi rezim, sedikit sulit muncul gerakan terorisme. Kenapa terorisme cenderung terjadi di masyarakat yang relatif terbuka atau malah di dalam negara yang gagal? Karena dalam negara gagal tidak ada lagi otoritas yang mengontrol, sementara dalam masyarakat terbuka kebebasan dan hak membuat seseorang mempunyai hak, sampai pada tahap tertentu untuk mengorganisasi diri, meyakini ideologi tertentu dan lain-lain.

Kesempatan juga bisa juga sesuatu yang secara sengaja dibuat dan diciptakan oleh aktor-aktor tertentu. Para penggemar teori konspirasi senang sekali dengan faktor keempat ini. Inilah dasar argumen mereka: bom dan kelompok teroris tak lebih dari upaya kelompok tertentu untuk mengalihkan isu, teroris itu hanya alat yang digerakkan remote kekuasaan, teroris itu mainan militer atau mainan polisi. Semua itu dasarnya karena mereka meyakini bahwa terorisme itu adalah sebuah peristiwa yang dengan sengaja dibuat dalam kesempatan tertentu yang diciptakan. Naifnya, para penggemar teori konspirasi ini tidak melihat faktor kesempatan dalam teori gerakan sosial, termasuk gerakan terorisme, dalam rentang faktor-faktor lain yang berkaitan.

Itulah saya kira empat bahan baku utama gerakan terorisme. Untuk itu, saya kira, untuk memerangi terorisme kita juga harus menyelesaikannya dengan cara menyeluruh. Perangi ideologi radikal puritan seperti Wahhabisme, perbaikan konsidisi sosial, politik ekonomi agar kekecewaan orang bisa dikurangi atau tersalurkan dalam bentuk yang positif, perbaikan sistem hukum agar aktor-aktor yang terlibat, bisa diadili dengan proses yang transparan dan adil. Juga agar setiap upaya memerangi terorisme tidak lantas kebablasan menjadi dalih bagi tujuan kekuasaan atau politik.

Apakah pemerintah tahu dan sudah menjalankan semua ini? Saya hakul yakin tahu. Kawan-kawan saya yang aktif dalam program de-radikalisasi pasti sudah memberikan masukan. Banyak pula NGO yang aktif melakukan program pembinaan mantan teroris, misalnya, dengan memberdayakan secara ekonomi.

Tapi yang apapun butuh proses dan tidak mudah. Apalagi jika di sekitar kita masih banyak orang yang secara tidak langsung mendukung gerakan terorisme dengan bersimpati karena kesamaan ideologi. Juga ingat, ini bukan urusan polisi atau pemerintah. Ini soal kita semua. Yang jadi korban adalah orang-orang tercinta disekitar kita.

Bagi saya, meski semua faktor itu turut berperan, ideologi menjadi faktor kunci. Kalau otak sudah dicuci atau rusak, faktor kesempatan, insentif, kekecewaan menjadi tidak terlalu penting. Itulah kenapa para pelaku pengeboman 11/9 adalah orang-orang kelas menengah atas terpelajar.

Semoga membantu menjelaskan meski sedikit. Salam

Los Angeles, 12 Mei 2018

Anak zaman now, anak zaman old

Meskipun jelas saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya, saya pada dasarnya dibesarkan, dididik dan dibentuk oleh keseluruhan warga desa. Di kampung saya dulu, juga mungkin sekarang, hamparan sawah, pegunungan, bukit, sungai dan kolam, perkebunan, madrasah dan mushala serta orang-orang yang ditemui di setiap sudut tempat itu adalah ‘orang tua’ yang membentuk kepribadian saya. ‘Super-ego’ itu menyerap dalam kepribadian ‘ego’ anak-anak desa sehingga mereka mempunyai kepribadian yang relatif serupa.

Ketika kecil dulu, selepas sekolah saya biasa bermain ke penghujung kampung tanpa perlu khawatir apapun sampai larut senja. Ketika malam tiba kami pergi ke mushala: mengaji, belajar, tapi juga bermain dan berlari di halaman surau, disinari lampu remang dan cahaya rembulan. Biasanya kami tak pulang ke rumah sampai pagi karena tidur bersama di surau kampung adalah sebuah kesenangan tersendiri. Baru setelah mandi pagi di kolam atau sungai, anak-anak pulang ke rumahnya untuk sekedar ganti baju sekolah.

Sebagai bapak dan ibu yang kini punya anak dua, saya merindukan suasana itu. Hidup di kota besar, apalagi sekelas Los Angeles, adalah hidup dalam penjara. Dulu ketika saya kecil, seluruh bentangan alam adalah tempat bermain dan menempa diri. Orang tua tidak perlu risau karena semua orang dewasa kenal dan tahun siapa anak siapa. Kearifan di desa mengajarkan secara alamiyah pengawasan dan pengajaran kolektif. Anak-anak siapa saja diawasi oleh setiap orang dewasa di kampung kami.

Di sini, kini, hanya untuk bermain ke depan apartemen, orang tua disuruh mengawasi. Anak-anak  saya larang berkali-kali untuk melewati pagar apartemen, padahal hanya untuk bermain bola basket tak jauh dari tempat parkir. Saya tidak boleh secara hukum meninggalkan anak saya yang sudah berumur 7 dan 8 tahun di rumah sendirian hanya untuk pergi ke super market satu dua jam belanja. Hukum disini mengatur itu semua. Lalai bisa fatal akibatnya. Suasana perkotaan yang dipenuhi rimba beton dan jalan raya, tidak memungkinkan anak untuk bermain bebas. Belum lagi ancaman predator perdagangan manusia (human trafficking) belakang muncul.

Karena itu, anak saya terpenjara. Sebagai pelarian dari keterpenjaraan itu, mereka menyalurkan energi pada papan dan ponsel pintar.  Berjam-jam melotot didepan layar. Mereka juga menyusuri dunia, bahkan lebih jauh dari sekedar batas desa, tapi hanya pada dunia maya. Ototnya mati, telinganya kadang tuli dipanggil berkali-kali tak peduli.

Akibat lainnya, anak-anak saya, juga anak lain pada umumnya yang hidup di kota besar, kurang sekali bergerak. Mereka juga kurang tersinari matahari yang menyehatkan. Mereka jarang sekali, atau bahkan tidak pernah, mengalami manfaat ‘mandi hutan’. Mandi hutan adalah istilah baru dalam dunia kesehatan dimana ternyata diam atau bermain di hutan, di antara pepohonan dan rumut hijau, adalah kegiatan menyehatkan. Di Jepang sekarang marak perkumpulan mandi hutan yang kerjanya bersama-sama berdiam diri menikmati suasana hutan untuk tujaun kesehatan. Karena itu pula mungkin anak-anak kurang kuat daya tahan tubuhnya.

Saking ingin mereka main, berlari-lari, loncat-loncat, berkejaran, saya dan istri selalu membiarkan mereka bermain lama-lama di seolah, selepas jam belajar. Saya juga tidak terlalu peduli ocehan dan keluhan orang di lantai dua–kami tinggal di lantai 3–yang bilang rumah saya berisik karena sepertinya anak-anak sering loncat. Meski saya berusaha membatasi mereka bermain dan loncat-loncat terutama saat malam, saya sebenarnya membiarkan mereka karena loncat-loncat, berkejaran lebih baik buat anak-anak daripada berasik-asik tanpa gerak di depan layar.

Mungkin ada baiknya apa yang diperaktikan suku Quraish sebagaimana kita ketahui dari hikayat Nabi Muhammad (dia dikirim ke keluarga Baduin, diasuh dan disusui oleh Halimah binti Sa’diyah) diterapkan ke dalam kehidupan ank-anak kita, meski tidak sepenuhnya. Anak-anak kita kirim ke kampung dan desa untuk diasuh oleh kearifan, lingkungan dan budaya yang masih relatif alami. Biarkan mereka untuk waktu tertentu menyerap esensi budaya dan energi hidup pedesaan. Biarkan bukit, sungai, hamparan sawah dan perkebunan, budaya dan kebiasaan mengajarkan mereka dasar-dasar identitas dan kehidupan. Entahlah, mungkin itu hanya pikiran saya yang prihatin dengan anak-anak modern yang terpenjara.

Los Angeles February 2018

Konflik Rohingya dan Peran Indonesia

Oleh: Zezen Zaenal Mutaqin

Konflik di negara bagian Rakhine/Arakan, Myanmar, akhir-akhir ini sedang bereskalasi ke babak baru. Hal ini ditandai dengan aktifnya gerakan kelompok bersenjata Rohingya yang menamakan dirinya sebagai Tentara Pembebasan Rohingya Arakan atau ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army). Gerakan kelompok pembebasan yang dipimpin oleh Ata Ullah itu melancarkan serangkaian serangan pada aparat keamanan Myanmar beberapa waktu lalu, mengakibatkan terbunuhnya sekitar 12 orang aparat. Aparat Myanmar segera membalas dengan melakukan operasi militer yang telah membunuh sekitar 100 orang warga sipil. Ribuan orang berlari ke perbatasan Bangladesh, sementara ratusan warga Rohingya dibakar.

Sebagai orang yang cukup lama mengikuti perkembangan konflik di kawasan Asia Tenggara, saya sudah menduga bahwa pada titik tertentu konflik di negara bagian Arakan akan bereskalasi ke arah konflik bersenjata. Sejak tahun 1982, secara sistematis kelompok Rohingya dipinggrikan dan ditindas. Sekarang ini mereka adalah kelompok tanpa kewarganegaraan (stateless) terbesar di dunia. Hampir satu juta orang Rohingya mengungsi ke luar negeri. Sementara yang tinggal di Arakan hidup di kamp konsentrasi.

Lebih dari itu, dua studi yang dipublikasikan oleh dua universitas ternama, Universitas Queen Mary dan Yale pada 2015 berkesimpulan bahwa apa yang menimpa kelompok Rohingya di Arakan adalah kejahatan genosida. Maung Zarni dan Alice Cowley menyebut pembantaian terhadap Rohingya sebagai “genosida perlahan-lahan” (Maung Zarni dan Alice Cowey, 2014).

Ketidakberdayaan ini disadari oleh para tokoh dan aktivis Rohingya. Berbeda dengan kelompok minoritas lain yang juga berkonflik dengan pemerintah Myanmar seperti suku Chin, Kachin, Shan dan Karen, sampai sebelum ARSA melancarkan serangan bersenjata beberapa bulan lalu, etnis Rohingya tidak pernah memiliki kekuatan bersenjata terorganisir. Serangan ARSA seolah ingin menunjukan bahwa etnis Rohingya sekarang siap angkat senjata untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Bukan konflik agama

Menariknya, sebagian besar masyarakat Indonesia melihat isu Rohingya sebagai isu agama. Meski tidak sepenuhnya keliru, mereduksi konflik di Arakan pada isu agama sama sekali tidak tepat. Memang betul, Biksu Ashin Wirathu yang memimpin kelompok Buddha radikal telah ikut menyulut pembantaian terhadap minoritas Rohingya. Pandangan-pandangannya telah mendorong kekerasan antar etnis dan agama. Tapi jangan lupa, pemerintah Myanmar sudah sejak lama terlibat konflik dengan setidaknya 15 kelompok bersenjata dari beragam minoritas etnis seperti Kachin (minoritas Kristen di perbatasan Cina), Karen (minoritas etnis di perbatasan Thailand) Chin (minoritas di perbatasan India) dan Shan (minoritas di perbatasan China, Thailand dan Laos).

Minoritas etnis ini rata-rata merasa dipinggirkan oleh etnis Burman, kelompok mayoritas di Myanmar. Mereka tidak diberikan hak untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa dan budayanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat dianggap mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa melibatkan wilayah. Ini sebenarnya isu klasik yang dihadapi negara bangsa pasca-kolonialisme. Pada zaman Suharto kita pernah mengalami semua itu. Atas dalih nasionalisme dan pembangunan, keberagaman etnis dan suku harus diseragamkan. Pusat juga sangat dominan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penjelasan tunggal terhadap munculnya konflik bersenjata pasti tidak memuaskan. Saskia Sassen, sebagai contoh, mengungkapkan bahwa rezim militer Myanmar sejak dua dekade lalu telah meIakukan perebutan lahan secara paksa dari warga untuk kepentingan korporasi (Saskia Sassen, 2017). Baru-baru ini pemerintah Myanmar mengalokasikan lebih satu juta hektar tanah di kawasan Rohingya untuk korporasi.  Sejak konflik di provinsi itu meningkat pada 2012, alokasi tanah untuk perusahaan besar meningkat hampir 170%.

Karena itu, isu Rohingya lebih baik kita fahami sebagai pertemuan beberapa faktor: identitas di perbatasan, ekonomi-politik dan isu agama. Konflik Rohingya ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konflik Patani di Thailand Selatan dan Moro di Filipina Selatan.

Peran Indonesia

Selama ini usaha Indonesia dan negara lain terutama di kawasan Asia Tenggara untuk ikut serta menyelesaikan konflik Rohingya selalu saja terkendala prinsip non-interference (prinsip tak boleh ikut campur urusan domestik negara lain). Negara-negara anggota ASEAN memegang teguh sakralitas prinsip ini. Tentu kita bisa faham, jika kita memiliki masalah dalam negeri, katakanlah konflik di Papua, sebagai negara yang berdaulat kita tidak ingin diintervensi oleh negara lain dalam menyelesaikan konflik itu.  Begitu juga perasaan pemerintah Myanmar. Prinsip non-interference memang telah mengantarkan kawasan ASEAN pada stabilitas keamanan kawasan sejak organisasi itu berdiri. Namun kita juga tidak bisa hanya bertopang dagu saat melihat kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi di negara tetangga.

Dilema ini disadari betul oleh pemerintah. Karena itu, kita mengerti bahwa untuk membantu menyelesaikan konflik di negara tetangga pemerintah lebih banyak menempuh jalur diplomasi dibalik layar. Jangan sampai usaha membantu dibaca oleh pemerintah Myanmar sebagai bentuk intervensi kedaulatan. Dan selama ini menurut saya usaha itu cukup sukses. Baru-baru ini pemerintah bersama Aliansi LSM untuk Myanmar (AKIM) memprakarsai program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar. Berkat diplomasi pemerintah, sejumlah LSM Indonesia juga mendapatkan izin untuk beroperasi di Arakan. Bahkan pemerintah Indonesia telah mengantongi izin untuk membangun rumah sakit di Mrauk U, Provinsi Arakan.

Meskipun demikian, menurut hemat saya, dalam kondisi tertentu pemerintah harus bisa dan berani pula menempuh jalur yang lebih tegas. Norma non-interference memiliki wajah ganda. Di satu sisi, prinsip ini memungkinkan terciptanya stabilitas kawasan. Namun di sisi lain, prinsip ini pula yang menyebabkan ketidakberdayaan negara di kawasan dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM akibat konflik. ASEAN dan negara-negara anggotanya dikritik karena terlalu kaku menerapkan prinsip ini dan seolah membiarkan kekerasan HAM berat terjadi. Kita masih ingat, ketika terjadi konflik di Kamboja pada tahun 80an, ASEAN baru berani bergerak setelah rezim Pol Pot membunuh lebih 2 juta orang.

Karena itu, salah satu peran lain yang bisa dimainkan Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara adalah dengan menempuh jalur ASEAN. Indonesia harus mendorong ASEAN menerapkan prinsip non-interference secara seimbang dengan prinsip kewajiban negara melindungi hak asasi manusia (responsibility to protect). Dengan kata lain, kedaulatan negara tidak lagi mutlak. Dalam kondisi dimana negara melakukan kejahatan HAM berat, negara anggota ASEAN bisa ikut campur untuk menyelesaikan masalah itu secara kolektif dan konstruktif.

Jangan sampai apa yang terjadi di Kamboja terulang kembali di Myanmar. Jangan pula kita terlambat dalam menyelamatkan jutaan nyawa manusia.***

(–Artikel ini dikirim ke Kompas tapi ditolak setelah lebih sebulan tidak jelas. Untung punya blog, jadi bisa dimuat sendiri :)–)