Hukum Kompromi

Kalau ceritanya ditarik ke belakang, sebeagimana saya yakini dan saya tulis di post facebook atau blog, kasus dijebloskannya Ahok ke penjara dalam pandangan saya lebih karena tekanan publik, bukan karena murni kasus hukum. Orang bisa berdebat perihal bukti-bukti dan fakta hukum. Tapi kenyataan demonstrasi yang tanpa henti, juga menjelang pemilihan gubernur, membuat orang Tionghoa yang juga Kristen ini menjadi korban tekanan opini publik. Ini saya kira penyakit akut pengadilan kita.

Karena Ahok dihukum lewat tekanan publik dan komprominya pengadilan menjatuhkan hukuman, maka dasar sama-sama harus masuk bui sepertinya, disadari atau tidak, berjalan. Atau, setiaknya pihak lain harus menjalani model hukumuan yang kurang lebih setimpal. Rizik ‘dihukum’ lewat hukuman kota di Mekah, tidak bisa pulang. Ahmad Dhani dihukum 1,5 tahun karena cuitan, Buni Yani dihukum 1,5 tahun. Hal ini bisa jadi karena intervensi politik tertentu, tapi juga bisa terjadi karena semata institusi pengadilan berfikir: “biar sama-sama adil!” Adil lantas dikira kalau aktor kelompok A dihukum, maka aktor kelompok B lantas juga dihukum. Kenapa? agar ‘sama-sama adil’.

Jika Ahok dihukum karena tekanan publik dan dilaksanakan oleh institusi pengadilan, maka jika Dhani, Buni Yani atau Rizik dihukum karena logika lain diluar hukum, orang tidak bisa juga protes. Atau kalaupun protes, argumennya sama-sama lemah. Kalau dia beragumen ini ketidak-adilan pengadilan, Ahok juga dihukum dengan cara tidak adil, bukan? Orang akan dengan mudah berargumen: semua sudah melalui proses pengadilan. Kalau hukum digunakan untuk kepentinganmu saat ini, jangan salahkan jika suatu saat ia akan menerkam dirimu sendiri. Itulah yang terjadi sekarang, saya kira.

Orang lupa, bahwa keadilan dan hukum tidak bisa semata-mata dikatakan mendekati keadilan hanya karena mengikuti serangkaian proses (hukum acara pengadilan). Hukum yang lebih tinggi tidak bisa semata karena satu peristiwa telah melewati tahapan proses acara hukum. Hukum positif berpijak pada landasan yang teramat rapuh jika dilepaskan dari hukum dan keadilan etis.

Saya tidak mengatakan bahwa secara hukum mereka tidak menjalani proses pengadilan yang benar. Yang saya ingin kritik adalah akar dan fondasi persoalannya: bahwa hukum di Indonesia lebih mirip sebagai alat pemadam kebakaran yang diperintah untuk memadamkan api bernama tekanan publik atau intervensi politik (kasus Anas dulu sangat kental nuansa intervensi SBY pada lembaga hukum).

Tentu, kalau dibandingkan dengan model resolusi lain di luar hukum, misalnya yang konflik atau berbeda kepentingan itu malah saling tembak atau melakukan tindakan kekerasan pada lawannya, tentu model hukum sebagai pemadam kebakaran ini lebih baik. Tapi untuk jangka panjang, hukum haruslah menjadi institusi yang objektif dan netral, terlepas dari intervensi politik atau tekanan publik. Hukum harus bekerja atas rasionalitasnya.

Krakatau: bersiap untuk Bencana Lebih Besar

Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Tidak. Tapi sejarah mengajarkan kita: tsunami besar, letusan hebat, guncangan dahsyat pernah melumat apa saja yang hidup di pantai Banten dan Lampung pada 1883. Saya yakin jika sejarah geologi dibuka lebih jauh, peristiwa bencana yang digolongkan sebagai salah satu yang terburuk pada masa modern itu pernah juga terjadi di masa sebelumnya. Para ahli geologi mungkin tahu berapa lama siklus Krakatau tumbuh, hancur oleh ledakan dan tumbuh lagi. Ia, gunung itu, seperti zombie yang tak pernah mati. Mungkin ia suatu waktu tidak terlihat karena berada dibawah permukaan laut. Tapi ia tumbuh 4 meter pertahun! Dan tsunami yang baru saja menerjang di Banten dan Lampung, merenggut lebih 370 nyawa, adalah peringatan untuk kita manusia yang mempunya akal.

Krakatoa explosion

Alam bukanlah kutukan. Camkan itu baik-baik. Jadi dungu kalau mengatakan setiap bencana terjadi lantas dibilang ini kutukan dan adzab Tuhan karena orang-orang banyak berdosa. Setelah gempa di Palu terjadi, beredar isu dungu yang menyebut itu terjadi karena pantai itu banyak dipakai pesta LGBT. Saya bisa pastikan sebentar lagi banyak beredar berita aneh-aneh di telepon selular anda tentang kenapa Banten dihajar tsunami. Saya pastikan bahwa itu orang konyol dan tolol yang buat.

Alam itu sesuatu yang bisa difahami dan dipelajari. Kalaupun kita tidak bisa memastikan kapan terjadi, ilmu pengetahuan modern cukup untuk kita mempersiapkan diri. Disitu solanya, maukah pemerintah dan kita semua serius mempersiapkan diri agar ketika bencana alam menerjang, kita siap mengecilkan resiko.

Saya punya kawan dari Chile, sesama mahasiswa PhD di UCLA. Beberapa hari setelah bencana di Palu, kami bertemu sambil menyeruput kopi di kantin Lu Velle, di samping Fakultas Hukum UCLA. Dia memberikan ucapan simpati pada saya dan pada bangsa Indonesia. Lantas obrolan kami mengalir begitu saja dan ia berceritera bahwa Chile, seperti Indonesia, adalah negara yang berada di punggung jalur gunung api. Chile, seperti Indonesia, adalah negara yang kerap dilanda gempa bumi dan tsunami. Memang mereka tak punya koleksi gunung api sebanyak Indonesia. Tak ada negara lain yang punya koleksi gunung api sebanyak Indonesia. Tak ada.

Pada 2015, gempa 8.8 Skala Richter mengguncang Chile. Itu sama dengan gempa yang menghajar Aceh yang dahsyat itu. Ingin tahu berapa orang yang meninggal di Chile akibat gempa itu? Ribuan? Puluhan ribu? Ratusan? Tidak, kawan. Gepa itu hanya merenggut 13 orang meninggal. Bandingkan dengan korban di Indonesia. Bangunan-bangunan di Santiago masih utuh. Mungkin banyak yang rusak atau retak-retak. Tapi bangunan-bangunan itu tidak berubah menjadi monster mematikan ketika digoyang gempa.

Kenapa bisa begitu? Kawan saya Ricardo menjawab: kemauan pemerintah menegakan aturan bahwa setiap bangunan harus memiliki sertifikat tahan gempa sampai 9.0 Skala Richter. Ia bilang bahwa mereka belajar dari kekeliruan masa lalu. Seperti Indonesia, Chile diguncang gempa berkali-kali. Tahun 1960 gempa membunuh lebih 5000 orang. Itulah titik balik pembelajaran. Dan setelah gempa 2010 membunuh lebih 500, aturan bangunan diperketat sampai ke tingkat distrik.

Pemerintah Indonesia sudah saatnya secara serius menerapkan aturan sertifikasi gempa. Tak ada negara yang lebih ringkih dan rapuh dari goncangan bumi, letusan gunung api dan terjangan tsunami dari Indonesia. Namun soalnya memori kita orang masih memori jangka pendek. Sebagai bangsa yang tumbuh, mestinya bangsa kita mulai memakai memori geologi, bukan lagi memori manusia yang fana. Untuk pertumbuhan geologi, 200 tahun tak lebih sekedip mata. Tsunami yang menerjang Aceh akan terulang kembali, lambat atau cepat. Memori itu harus dijaga. Letusan Krakatau akan terulang, cepat atau lambat. Memori itu hatus dijaga, diwariskan dan dilembagakan. Dan lebih dari itu, langkah-langkah pencegahan dan pengecilan resiko harus ditegakan. Kecuali kita mau terus menjadi bangsa dungu yang mengutuk dosa ketika bencana menerjang kita.