Reformasi dan Kesejahteraan Ekonomi

Reformasi yang telah berjalan selama sembilan tahun dirasakan oleh sebagian kalangan sebagai usaha yang sia-sia. Reformasi tak kunjung membawa perubahan signifikan. Kehidupan ekonomi tak lebih baik ketimbang zaman orde baru, bahkan oleh sebagian kalangan dianggap lebih buruk. Korupsi, penegakan hukum, reformasi birokrasi, belum juga beranjak dari tempatnya semula. Reformasi yang telah berjalan sembilan tahun, alih-alih menumbuhkan semangat hidup dan optimisme, malah memunculkan pesimisme di kalangan masyarakat.

Pesimisme terhadap reformasi ini menimbulkan munculnya dua kelompok dengan sikap berbeda. Pertama, munculnya kelompok romantik. Kenangan hidup enak di bawah rezim otoriter bangkit kembali. Barang-barang pokok, dulu ketika zaman Suharto, menurut kelompok ini, lebih mudah didapat dan harganya terjangkau. Setelah reformasi semuanya jadi mahal. Kondisi semakin parah karena disamping mahal, barang-barang pokok juga tidak ada di pasaran. Harga BBM melambung tinggi. Pemerintah menarik subsidi. Akhirnya banyak rakyat yang kurang gizi. Angka kemiskinan dan pengangguran terus merangkak. Singkatnya, kelompok ini memandang masa reformasi tak lebih dari sebuah era kemunduran.

Kedua, pesimisme memuncukan kelompok yang tidak ingin kembali pada masa Suharto, tetapi juga tidak cukup sabar menapaki jalan reformasi. Menurut kelompok ini perubahan melalui reformasi adalah perubahan semu yang sesungguhnya tidak merubah apa-apa. Reformasi hanya melanggengkan struktur lama yang korup. Tak ada yang berubah sama sekali setelah reformasi. Pejabatnya masih pejabat lama, birokrasi lama, partai lama, semuanya orang lama. Mahasiswa ketika melahirkan reformasi memberikan cek kosong yang lantas cek itu diisi dan dinikmati oleh muka lama yang sok reformis. Karena itu, kelompok kedua ini menghendaki perubahan revolusioner. Perombakan total sistem yang ada agar sisa-sisa sistem korup yang lama tercabut dengan akar-akarnya. Ide ini bisa dilihat dari gemarnya kelompok ini menyuarakan pembubaran partai golkar, revolusi sistemik, potong satu generasi, cabut mandat dan lain-lain.

Pesimisme terhadap reformasi ini belakangan muncul semakin kuat. Alasannya, sebagaimana disinggung di atas, karena reformasi dan demokratisasi tidak juga mensejahterkan masyarakat. Reformasi belum bisa mengangkat nasib hidup bangsa ini menjadi lebih baik. Memang pemerintah berhasil menyelesaikan banyak masalah besar seperti menyelesaikan konflik di Aceh, konflik etnis di Poso dan Maluku, masalah Papua, penangkapan teroris, menjaga stabilitas keamanan dan lain-lain. Tapi semua keberhasilan itu tidak langsung dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Hal yang langsung dirasakan masyarakat terutama yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran, tak juga mengalami perbaikan. Bahkan lebih buruk. Jumlah orang miskin tahun ini diperkirakan sekitar 40 juta orang, atau sekitar 18%. Angka pengangguran mencapai 11,2%, atau sekitar 24 juta orang (Majalah Tempo, 7 Mei 2007)

Padahal kalau kita merujuk pada sejumlah penelitian yang menghubungkan kesejahteraan ekonomi dan kelangsungan demokrasi sebagaimana dirintis Martin Lipset tahun 1959, indikator perbaikan ekonomi memegang peranan penting bagi kelangsungan demokrasi. Sebuah negara yang sedang berada dalam fase konsolidasi demokrasi akan rentan nasib demokrasinya jika pendapatan perkapita penduduknya tak juga naik di atas level US$ 3000 pertahun. Kesejahteraan ekonomi ibarat jangkar yang akan menstabilkan kapal yang sedang berlabuh di bandar agar tak terhemas badai.

Studi statistik konprehensif mengenai hal ini dilakukan juga oleh Adam Przeworski dan Fernando Limongi. Keduanya melakukan penelitian terhadap lebih dari seratus negera dari tahun 1950 samapai 1990. Temuannya cukup menarik. Menurut mereka, negara-negara demokratis yang memiliki pendapatan perkapita penduduk dibawah US$ 1.500 hanya memiliki kemungkinan untuk bertahan selama delapan tahun. Negara yang berpendapatan perkapita antara US$ 1.500 sampai dengan US$ 3.000, mempunyai kemungkinan untuk bertahan selama 18 tahun. Negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari US$ 6.000 memiliki kemungkinan bertahan lebih tinggi. Kemungkinan runtuhnya sebuah rezim demokrasi yang memiliki income diatas US$ 6.000 adalah 1 berbanding 500. Kesimpulannya, semakin sejahtera penduduk sebuah negara demokratis, semakin aman nasib demokrasinya.

Pendapatan perkapita penduduk negara kita sekarang diperkirakan hanya sekitar US$ 1300 pertahun. Secara teoritis nasib demokrasi kita sedang kritis. Namun nampaknya kita aman-aman saja. Pemerintahan berjalan seperti biasa. Kondisi politik dan keamanan juga stabil. Jika demikian, lantas apa yang terjadi? Pertanyaan ini mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang non-ekonomi, yakni dari aspek kepercayaan (beliefness) terhadap demokrasi

Saya kira, meski demokrasi tak lekas memberikan efek kesejahteraan terhadap masyaraktnya, sepanjang masyarakat masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik buat mereka, demokrasi akan, untuk jangka waktu tertentu, relatif aman. Contoh yang sering dijadikan rujukan dalam hal ini adalah India. Negara ini semenjak merdeka terus konsisten menerapkan sistem demokrasi. India sama sekali bukan negara kaya. Bahkan beberapa tahun ke belakang India masih termasuk negara berkembang yang miskin, sama seperti kita. Namun demokrasi telah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat India. Dan kepercayaan terhadap demokrasi ini telah terlembaga dengan kuat. Untuk konteks Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi juga sebenarnya cukup tinggi. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan, lebih dari 70% rakyat kita yakin bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk negeri ini. Itulah mungkin kenapa demokrasi kita seolah aman-aman saja.

Rezim SBY sebenarnya adalah rezim yang beruntung. Popularitas, meski terus meolorot dalam beberapa bulan, tetap cukup tinggi, menguasai parlemen, kondisi keamanan stabil, cadangan devisa bertambah dan politik internasional relatif mendukung. Ditambah rakyat juga cukup bersabar: meski demokrasi dan reformasi tidak kunjung mensejahterakan, mereka tetap memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap demokrasi. Seharusnya dengan kondisi demikian rezim SBY lebih berani mengeluarkan kebijakan yang tegas dan tepat, sekalipun beresiko, terutama terkait masalah perbaikan ekonomi. Sisa dua setengah tehun kedepan seharusnya betul-betul dimanfaatkan untuk lebih fokus pada perbaikan ekonomi.

Jika ekonomi semakin membaik, yang menikmati hasilnya sesungguhnya bukan hanya rakyat. Pemerintah sediri diuntungkan secara politik. Keberhasilan ekonomi sebelum 2009 akan membuat rakyat memberikan hadiah dengan cara memilih kembali SBY tahun 2009 nanti. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan rezim SBY memperbaiki ekonomi juga akan melapangkan nasib hidup demokrasi di negeri kita. Rakyat akan percaya bahwa demokrasi bisa mebawa kesejahteraan buat mereka. Mereka tidak akan lagi berfikir untuk mengganti demokrasi dengan sistem lain.

Namun sebaliknya, jika kondisi ekonomi tak juga bisa diperbaiki, rezim SBY akan dihukum rakyat dengan tidak dipilih kembali menjadi peminpin rakyat pada pemilu 2009 nanti. Nasib demokrasi di negara kita juga terancam. Rakyat akan semakin pesimis dengan demokrasi. Bukan mustahil lantas kita akan kembali terperosok ke dalam masa otoritarian. Hal ini cukup beralasan karena pelembagaan demokrasi di negara kita, tidak seperti di India, masih sangat rentan dan belum mapan. Kembalinya sistem otoriter masih membayangi.

Yang perlu ditekankan dan disadari bersama oleh kita adalah kesabaran dan konsistensi dalam meniti jalur reformasi. Karena, pesimisme yang muncul bisa menghancurkan jalan yang telah ditempuh. Jika titian reformasi hancur, kita harus memulai lagi semuanya dari awal. Baik pesimisme yang berujung pada romantisme otoritarian maupun pada revolusi sama-sama akan membunuh demokrasi. Baik romantisme maupun revolusi selalu berujung pada rezim otoriter, bahkan totaliter. Namun demikian tidak berarti kita tidak harus kritis terhadap pemerintah.

Survei dan Demokrasi

Oleh: Zezen Zaenal Mutaqin
Ketika sedang di lapangan, kami sering ditanya oleh masyarakat yang kebetulan menjadi responden dalam penelitian kami. Pertanyaannya hampir serupa: “apa manfaatnya saya ditanyai banyak hal seperti ini?” Apa manfaat survei buat masyarakat? Pertanyaan itu wajar saja diajukan karena belakangan survei telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat kita. Selain Lembaga Survei Indonesia (LSI), lembaga lain seperti LP3ES, Indobarometer, SSS, Lab Politik UI, PPIM, Lingkaran Survei Indonesia dan lain-lain juga getol melakukan beragam survei dan jajak pendapat untuk beragam tujuan.
Masyarakat bertanya demikian karena mereka seolah tidak merasakan manfaat secara langsung dari survei-survei tersebut. Masyarakat tidak tiba-tiba berubah keadaanya gara-gara jadi responden. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh maraknya program reality show di televisi seperti “Bedah Rumah”, “Nikah Gratis”, “Uang Kaget” dan lain-lain yang biasanya melakukan survei dulu sebelum seseorang dinyatakan layak mendapatkan kejutan dari acara itu. Masyarakat kerap membandingkan suvei opini publik dengan survei reality show. Mereka mengira nasibnya akan mendadak dan sim-salabim berubah setelah diwawancarai.
Manfaat survei opini publik akan dirasakan masyarakat dalam waktu jangka panjang. Survei sangat berguna bagi keberlangsungan demokrasi secara keseluruhan. Karena itu, dengan bersedia diwawancarai sebagai responden dalam sebuah survei opini publik, seseorang berarti telah meluangkan sedikit waktunya untuk kebaikan demokrasi.
Kita semua tahu, dalam demokrasi suara rakyat adalah esensi dari demokrasi itu sendiri. Bagaimana suara-suara itu bisa diketahui, didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah? Tentu saja semua itu bisa terjadi kalau ada partisipasi masyarakat dalam menyuarakan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dari pemerintahannya. Pemerintah juga mengambil manfaat karena dengan banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat, pemerintah bisa senantiasa memperbaiki dirinya. Ia sadar akan selalu ada pengawas yang akan melihat kinerjanya. Karena hal itulah, dalam demokrasi partisipasi politik menjadi aspek yang sangat penting.
Partisipasi politik adalah instrumen di mana masyarakat mengkomunikasikan semua keinginannya kepada pemerinatah. Ada banyak bentuk partisipasi politik. Namun secara umum bisa dikelompokkan ke dalam dua hal: partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Pemilu adalah bentuk partisipasi konvensional. Dalam pemilu masyarakat mengekspresikan keinginan, cita-cita, dan harapan dengan cara memilih pemimpin dan wakilnya yang dianggap bisa memenuhi keingian mereka. Partisipasi model ini hanya terjadi sekali dalam lima tahun. Demonstrasi, menulis surat ke DPR dan Presiden, audiensi dengan pejabat, melakukan mogok masal, membuat petisi dan lain-lain, juga merupakan bagian dari bentuk partisipasi politik. Yang terakhir ini sering disebut sebagai bentuk partisipasi politik non-konvensional. Untuk melakukan hal ini masyarakat bisa melakukannya kapan saja.
Namun kalau kita amati, partisipasi politik non-konvensional yang disebutkan di atas, selalu membutuhkan prasyarat yang bisa jadi hanya dimiliki oleh segelintir orang. Untuk menulis surat ke DPR atau presiden, untuk membuat petisi dan demonstrasi, setidaknya seseorang harus memiliki kemampuan tertentu. Seseorang yang terpelajarpun belum tentu bisa melakukannya. Kalaupun bisa, belum tentu dia mau. Karena itu, bentuk partisipasi politik non-konvensional biasanya sangat elitis. Masyarakat pada umumnya lebih sibuk mencari sesuap nasi ketimbang demonstrasi atau membuat petisi.
Akibatnya, aspirasi yang masuk ke pemerintah juga bias. Meskipun setiap aksi dalam semua bentuk partisipasi politik selalu mengusung nama rakyat, tak jarang itu sesungguhnya hanyalah keinginan dan kehendak segelintir kelompok tertentu saja. Dalam masyarakat, ada beragam kelompok dengan beragam keinginan dan aspirasinya. Setiap kelompok itu menginginkan suaranya didengar dan diperhatikan pemerintah. Idealnya pemerintah memepertimbangkan semua keinginan tersebut. Namun dalam kenyataannya, yang mungkin akan lebih didengar dan dipertimbangkan keinginannya oleh pemerintah adalah kelompok yang paling nyaring suaranya (Verba 1996). Kelompok ini adalah kelompok yang memiliki sumber daya partsipasi politik: terpelajar, kaya, memiliki akses dan lain-lain. Lantas ke mana suara orang yang selama ini diam? Diam bukan berarti mereka tidak memiliki aspirasi dan keinginan yang hendak disampaikan. Mereka ingin sekali berteriak, tapi tidak memiliki kemampuan.
Jika kondisi demikian terus terjadi, pemerintah, sebagai wakil rakyat, tentu tidak bisa mempertimbangkan keinginan rakyat secara setara. Yang dipertimbangkan hanyalah kepentingan kelompok yang menguasai sumber daya partisipasi saja. Idealnya memang pemerintah bertanya langsung ke pada rakyat: apa yang dibutuhkan dan diinginkan mereka. Namun tentu saja itu hampir mustahil. Rakyat sendirilah yang harus memberikan informasi tentang apa yang diinginkannya.
Dalam konteks inilah survei opini publik, sebagai bagian dari partisipasi politik, memberikan jawaban. Dalam survei, bias elit bisa dihilangkan. Setiap orang, kaya atau miskin, di desa atau kota, pintar atau bodoh, bisa berpartisipasi menjadi responden. Untuk menjadi responden seseorang tidak perlu syarat apapun (selain sehat dan cukup umur). Tidak perlu kemampuan khusus seperti jika hendak membuat petisi, tidak perlu memiliki kemampuan mengorganisir masa, tidak perlu mengorbankan banyak waktu untuk turun ke jalan dan lain-lain. Setiap orang, dalam survei, memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Survei juga mampu mengungkap suara-suara yang selama ini diam karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berteriak.
Singkatnya, survei bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan demokrasi: kesetaraan dan keterwakilan semua warga negara dalam mengemukakan pendapat. Tentu saja semua ini mungkin terjadi dengan catatan bahwa survei tersebut menggunakan metode pengambilan contoh (sample) yang benar sehingga representatif dan tidak bias
Politisasi Survei
Pada awal kemunculannya, survei banyak dicibir orang. Tapi kini masyarakat mulai percaya. Survei bisa dipercaya masyarakat karena, sebagaimana diungkapkan Susan Herbst, dalam survei dua aspek prinsipil bisa diakomodasi sekaligus: keterwakilan (representativeness) dan keilmiyahan (scientificness) (Herbst 1993). Dua hal ini telah menjadi semacam kepercayaan masyarakat demokrasi modern. Kalau diamati, kepercayaan ini sesungguhnya ambigu. Di satu sisi masyarakat percaya pada keilmiyahan (scientificness) ilmu pengetahuan yang biasanya dimiliki para ilmuan yang jumlahnya sangat sedikit, di sisi lain masyarakat juga percaya pada populisme dan kearifan yang dimiliki warga negara biasa. Survei bisa memenuhi dua hasrat ini sekaligus. Survei memberikan pada kita ukuran yang ilmiah dari keinginan masyarakat. Itulah kenapa survei kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi pasar, politik, dan lain-lain.
Namun di tengah kondisi demikian, ternyata banyak juga kelompok yang mengambil keuntungan politik sesaat. Sering kali kelompok tertentu memakai survei gadungan untuk mendongkrak popularitas dan mencari legitimasi. Agar seolah terlihat populis dan bukti dari populismenya itu ilmiah, digunakanlah angka-angka statistika hasil survei. Bias dan penyimpangan bisa juga terjadi karena faktor peneliti. Tawaran uang bisa jadi sangat menggoda. Uang itu ditukar dengan manipulasi data.
Ini tentu sangat disayangkan. Survei yang sedianya ilmiah dan objektif yang tujuannya adalah untuk menjembatani suara rakyat dengan keinginan pemerintah, tiba-tiba berubah menjadi alat manipulasi kekuasaan. Tentu saja tantangan terbesarnya terletak pada peneliti. Apakah komunitas ini mau konsisten dengan objektivitas ilmiah atau mau bermain-main dengan data demi uang. Pilihan terakhir resikonya sangat besar. Masyarakat tidak akan percaya lagi pada survei opini publik dan jajak pendapat. Masyarakat akan apriori terhadap survei dan mereka akan menganggap setiap survei tak lebih dari usaha manupulasi untuk kekuasaan semata.