Politik

Reformasi dan Kesejahteraan Ekonomi

Reformasi yang telah berjalan selama sembilan tahun dirasakan oleh sebagian kalangan sebagai usaha yang sia-sia. Reformasi tak kunjung membawa perubahan signifikan. Kehidupan ekonomi tak lebih baik ketimbang zaman orde baru, bahkan oleh sebagian kalangan dianggap lebih buruk. Korupsi, penegakan hukum, reformasi birokrasi, belum juga beranjak dari tempatnya semula. Reformasi yang telah berjalan sembilan tahun, alih-alih menumbuhkan semangat hidup dan optimisme, malah memunculkan pesimisme di kalangan masyarakat.

Pesimisme terhadap reformasi ini menimbulkan munculnya dua kelompok dengan sikap berbeda. Pertama, munculnya kelompok romantik. Kenangan hidup enak di bawah rezim otoriter bangkit kembali. Barang-barang pokok, dulu ketika zaman Suharto, menurut kelompok ini, lebih mudah didapat dan harganya terjangkau. Setelah reformasi semuanya jadi mahal. Kondisi semakin parah karena disamping mahal, barang-barang pokok juga tidak ada di pasaran. Harga BBM melambung tinggi. Pemerintah menarik subsidi. Akhirnya banyak rakyat yang kurang gizi. Angka kemiskinan dan pengangguran terus merangkak. Singkatnya, kelompok ini memandang masa reformasi tak lebih dari sebuah era kemunduran.

Kedua, pesimisme memuncukan kelompok yang tidak ingin kembali pada masa Suharto, tetapi juga tidak cukup sabar menapaki jalan reformasi. Menurut kelompok ini perubahan melalui reformasi adalah perubahan semu yang sesungguhnya tidak merubah apa-apa. Reformasi hanya melanggengkan struktur lama yang korup. Tak ada yang berubah sama sekali setelah reformasi. Pejabatnya masih pejabat lama, birokrasi lama, partai lama, semuanya orang lama. Mahasiswa ketika melahirkan reformasi memberikan cek kosong yang lantas cek itu diisi dan dinikmati oleh muka lama yang sok reformis. Karena itu, kelompok kedua ini menghendaki perubahan revolusioner. Perombakan total sistem yang ada agar sisa-sisa sistem korup yang lama tercabut dengan akar-akarnya. Ide ini bisa dilihat dari gemarnya kelompok ini menyuarakan pembubaran partai golkar, revolusi sistemik, potong satu generasi, cabut mandat dan lain-lain.

Pesimisme terhadap reformasi ini belakangan muncul semakin kuat. Alasannya, sebagaimana disinggung di atas, karena reformasi dan demokratisasi tidak juga mensejahterkan masyarakat. Reformasi belum bisa mengangkat nasib hidup bangsa ini menjadi lebih baik. Memang pemerintah berhasil menyelesaikan banyak masalah besar seperti menyelesaikan konflik di Aceh, konflik etnis di Poso dan Maluku, masalah Papua, penangkapan teroris, menjaga stabilitas keamanan dan lain-lain. Tapi semua keberhasilan itu tidak langsung dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Hal yang langsung dirasakan masyarakat terutama yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran, tak juga mengalami perbaikan. Bahkan lebih buruk. Jumlah orang miskin tahun ini diperkirakan sekitar 40 juta orang, atau sekitar 18%. Angka pengangguran mencapai 11,2%, atau sekitar 24 juta orang (Majalah Tempo, 7 Mei 2007)

Padahal kalau kita merujuk pada sejumlah penelitian yang menghubungkan kesejahteraan ekonomi dan kelangsungan demokrasi sebagaimana dirintis Martin Lipset tahun 1959, indikator perbaikan ekonomi memegang peranan penting bagi kelangsungan demokrasi. Sebuah negara yang sedang berada dalam fase konsolidasi demokrasi akan rentan nasib demokrasinya jika pendapatan perkapita penduduknya tak juga naik di atas level US$ 3000 pertahun. Kesejahteraan ekonomi ibarat jangkar yang akan menstabilkan kapal yang sedang berlabuh di bandar agar tak terhemas badai.

Studi statistik konprehensif mengenai hal ini dilakukan juga oleh Adam Przeworski dan Fernando Limongi. Keduanya melakukan penelitian terhadap lebih dari seratus negera dari tahun 1950 samapai 1990. Temuannya cukup menarik. Menurut mereka, negara-negara demokratis yang memiliki pendapatan perkapita penduduk dibawah US$ 1.500 hanya memiliki kemungkinan untuk bertahan selama delapan tahun. Negara yang berpendapatan perkapita antara US$ 1.500 sampai dengan US$ 3.000, mempunyai kemungkinan untuk bertahan selama 18 tahun. Negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari US$ 6.000 memiliki kemungkinan bertahan lebih tinggi. Kemungkinan runtuhnya sebuah rezim demokrasi yang memiliki income diatas US$ 6.000 adalah 1 berbanding 500. Kesimpulannya, semakin sejahtera penduduk sebuah negara demokratis, semakin aman nasib demokrasinya.

Pendapatan perkapita penduduk negara kita sekarang diperkirakan hanya sekitar US$ 1300 pertahun. Secara teoritis nasib demokrasi kita sedang kritis. Namun nampaknya kita aman-aman saja. Pemerintahan berjalan seperti biasa. Kondisi politik dan keamanan juga stabil. Jika demikian, lantas apa yang terjadi? Pertanyaan ini mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang non-ekonomi, yakni dari aspek kepercayaan (beliefness) terhadap demokrasi

Saya kira, meski demokrasi tak lekas memberikan efek kesejahteraan terhadap masyaraktnya, sepanjang masyarakat masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik buat mereka, demokrasi akan, untuk jangka waktu tertentu, relatif aman. Contoh yang sering dijadikan rujukan dalam hal ini adalah India. Negara ini semenjak merdeka terus konsisten menerapkan sistem demokrasi. India sama sekali bukan negara kaya. Bahkan beberapa tahun ke belakang India masih termasuk negara berkembang yang miskin, sama seperti kita. Namun demokrasi telah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat India. Dan kepercayaan terhadap demokrasi ini telah terlembaga dengan kuat. Untuk konteks Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi juga sebenarnya cukup tinggi. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukan, lebih dari 70% rakyat kita yakin bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk negeri ini. Itulah mungkin kenapa demokrasi kita seolah aman-aman saja.

Rezim SBY sebenarnya adalah rezim yang beruntung. Popularitas, meski terus meolorot dalam beberapa bulan, tetap cukup tinggi, menguasai parlemen, kondisi keamanan stabil, cadangan devisa bertambah dan politik internasional relatif mendukung. Ditambah rakyat juga cukup bersabar: meski demokrasi dan reformasi tidak kunjung mensejahterakan, mereka tetap memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap demokrasi. Seharusnya dengan kondisi demikian rezim SBY lebih berani mengeluarkan kebijakan yang tegas dan tepat, sekalipun beresiko, terutama terkait masalah perbaikan ekonomi. Sisa dua setengah tehun kedepan seharusnya betul-betul dimanfaatkan untuk lebih fokus pada perbaikan ekonomi.

Jika ekonomi semakin membaik, yang menikmati hasilnya sesungguhnya bukan hanya rakyat. Pemerintah sediri diuntungkan secara politik. Keberhasilan ekonomi sebelum 2009 akan membuat rakyat memberikan hadiah dengan cara memilih kembali SBY tahun 2009 nanti. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan rezim SBY memperbaiki ekonomi juga akan melapangkan nasib hidup demokrasi di negeri kita. Rakyat akan percaya bahwa demokrasi bisa mebawa kesejahteraan buat mereka. Mereka tidak akan lagi berfikir untuk mengganti demokrasi dengan sistem lain.

Namun sebaliknya, jika kondisi ekonomi tak juga bisa diperbaiki, rezim SBY akan dihukum rakyat dengan tidak dipilih kembali menjadi peminpin rakyat pada pemilu 2009 nanti. Nasib demokrasi di negara kita juga terancam. Rakyat akan semakin pesimis dengan demokrasi. Bukan mustahil lantas kita akan kembali terperosok ke dalam masa otoritarian. Hal ini cukup beralasan karena pelembagaan demokrasi di negara kita, tidak seperti di India, masih sangat rentan dan belum mapan. Kembalinya sistem otoriter masih membayangi.

Yang perlu ditekankan dan disadari bersama oleh kita adalah kesabaran dan konsistensi dalam meniti jalur reformasi. Karena, pesimisme yang muncul bisa menghancurkan jalan yang telah ditempuh. Jika titian reformasi hancur, kita harus memulai lagi semuanya dari awal. Baik pesimisme yang berujung pada romantisme otoritarian maupun pada revolusi sama-sama akan membunuh demokrasi. Baik romantisme maupun revolusi selalu berujung pada rezim otoriter, bahkan totaliter. Namun demikian tidak berarti kita tidak harus kritis terhadap pemerintah.

Leave a Reply

%d bloggers like this: