Hukum Kompromi

Kalau ceritanya ditarik ke belakang, sebeagimana saya yakini dan saya tulis di post facebook atau blog, kasus dijebloskannya Ahok ke penjara dalam pandangan saya lebih karena tekanan publik, bukan karena murni kasus hukum. Orang bisa berdebat perihal bukti-bukti dan fakta hukum. Tapi kenyataan demonstrasi yang tanpa henti, juga menjelang pemilihan gubernur, membuat orang Tionghoa yang juga Kristen ini menjadi korban tekanan opini publik. Ini saya kira penyakit akut pengadilan kita.

Karena Ahok dihukum lewat tekanan publik dan komprominya pengadilan menjatuhkan hukuman, maka dasar sama-sama harus masuk bui sepertinya, disadari atau tidak, berjalan. Atau, setiaknya pihak lain harus menjalani model hukumuan yang kurang lebih setimpal. Rizik ‘dihukum’ lewat hukuman kota di Mekah, tidak bisa pulang. Ahmad Dhani dihukum 1,5 tahun karena cuitan, Buni Yani dihukum 1,5 tahun. Hal ini bisa jadi karena intervensi politik tertentu, tapi juga bisa terjadi karena semata institusi pengadilan berfikir: “biar sama-sama adil!” Adil lantas dikira kalau aktor kelompok A dihukum, maka aktor kelompok B lantas juga dihukum. Kenapa? agar ‘sama-sama adil’.

Jika Ahok dihukum karena tekanan publik dan dilaksanakan oleh institusi pengadilan, maka jika Dhani, Buni Yani atau Rizik dihukum karena logika lain diluar hukum, orang tidak bisa juga protes. Atau kalaupun protes, argumennya sama-sama lemah. Kalau dia beragumen ini ketidak-adilan pengadilan, Ahok juga dihukum dengan cara tidak adil, bukan? Orang akan dengan mudah berargumen: semua sudah melalui proses pengadilan. Kalau hukum digunakan untuk kepentinganmu saat ini, jangan salahkan jika suatu saat ia akan menerkam dirimu sendiri. Itulah yang terjadi sekarang, saya kira.

Orang lupa, bahwa keadilan dan hukum tidak bisa semata-mata dikatakan mendekati keadilan hanya karena mengikuti serangkaian proses (hukum acara pengadilan). Hukum yang lebih tinggi tidak bisa semata karena satu peristiwa telah melewati tahapan proses acara hukum. Hukum positif berpijak pada landasan yang teramat rapuh jika dilepaskan dari hukum dan keadilan etis.

Saya tidak mengatakan bahwa secara hukum mereka tidak menjalani proses pengadilan yang benar. Yang saya ingin kritik adalah akar dan fondasi persoalannya: bahwa hukum di Indonesia lebih mirip sebagai alat pemadam kebakaran yang diperintah untuk memadamkan api bernama tekanan publik atau intervensi politik (kasus Anas dulu sangat kental nuansa intervensi SBY pada lembaga hukum).

Tentu, kalau dibandingkan dengan model resolusi lain di luar hukum, misalnya yang konflik atau berbeda kepentingan itu malah saling tembak atau melakukan tindakan kekerasan pada lawannya, tentu model hukum sebagai pemadam kebakaran ini lebih baik. Tapi untuk jangka panjang, hukum haruslah menjadi institusi yang objektif dan netral, terlepas dari intervensi politik atau tekanan publik. Hukum harus bekerja atas rasionalitasnya.

Mesjid dan Balai Desa Untuk Ruang Baca

Amartya sedang ikut kursus koding yang disediakan cuma-cuma oleh perpustakaan distrik Rancho Park, sekitar 5 menit dari rumah. Saya harus menunggunya selesai sampai jam 5 sore nanti. Ia dengan kawan-kawan yang baru dikenalnya berada di sebuah kelas di lantai dua, bersama tim pengajar IT yang disewa pihak perpustakaan. Sambil menunggunya saya duduk di lantai bawah, di sebuah ruang baca yang nyaman. Di sebelah kanan ruang buku anak, sementara di sebelah kiri ruang baca dan koleksi buku untuk dewasa. Di belakang saya ruang terapat pustakawan mengelola perpustakaan ini. Orang lalu lalang. Rata-rata anak-anak setelah sekolah mampir di sini untuk meminjam buku, film, atau sekedar sambil menunggu seseorang seperti saya. Banyak juga orang tua dan muda duduk membaca atau menulis di laptopnya.

Perpustakaan seperti ini bisa ditemukan di setiap distrik atau bahkan di unit pemerintahan yang lebih kecil di selaluruh Amerika. Meski sebagian besar dikelola pemerintah, banyak juga yang dikelola pihak perorangan. Istri saya dua minggu lalu mencoba perpustakaan publik di Beverly Hills. Ketika ia mendaftar, ia baru tahu bahwa itu perpustakaan swasta. Tempat yang di Beverly Hills lebih mewah dengan koleksi buku sangat lengkap dan baru-baru. Maklum, mungkin itulah salah satu tempat paling elit di dunia tempat para selebriti Hollywood nongkrong. Kapan lagi bisa satu perpustakaan dengan Brad Pit atau Neng Jenar.

Perpustakaan seperti ini selain ruang baca, juga ruang publik yang sangat unik. Biasanya bangunan menyatu dengan kompleks taman yang lebih besar. Di Rancho ini, sebagai contoh, kita bisa menemukan lapangan basket di depan perpustakaan, lapangan berlatih bola dan taman main anak. Di seberang lapangan basket berbaris alat-alat kebugaran untuk sekedar melatih otot-otot. Jadi tidak perlu bayar ke tempat fitnes.

Dan karena ini bagian dari pelayanan pemerintah, semuanya disediakan cuma-cuma. Daftar hanya cukup menunjukkan SIM atau bukti domisili. Langsung jadi. Setiap anggota mempunyai portal sendiri untuk mengecek berbagai macam layanan, termasuk untuk memperpanjang buku yang harus dikembalikan karena jatuh tempo. Juga tersedia ratusan atau mungkin ribuan DVD film, bauk hiburan maupun pengetahuan. Internet tentu saja juga tersedia cuma-cuma.

Selain itu, mereka mengadakan banyak kegiatan, dari kursus keahlian sampai mendongeng. Seminggu sekali ada kelas dongeng buat anak-anak. Pendongeng diundang dan anak-anak duduk dengan gembira di ruang baca anak. Seperti sekarang, Amar sedang ikut kelas koding dasar. Juga cuma-cuma. Saya daftar online dua minggu lalu.

Ketika baru datang tadi, saya melihat seorang anak muda baru saja beranjak dari tempat duduk yang kemudian saya duduki ini. Dia mungkin penulis naskah yang menumpang bekerja di sini. Saya melihat ia merapihkan semua bukunya yang rata-rata tentang cara menulis naskah drama. Catatan yang berserak juga sepertinya ia sedang menyelesaikan satu tugas.

Artinya, perpustakaan publik seperti ini menjadi sarana cuma-cuma buat orang yang harus bekerja tapi tidak mempunyai kantor. Kalau tidak punya laptop, perpustakaan bisa meminjamkannya selama dua jam untuk dipakai.

Di Pamulang juga saya tahu ada perpustakaan publik. Tapi tempatnya tidak menarik dan sempit, untuk tidak mengatakan kumuh. Saya tidak tertarik sama sekali untuk masuk. Kesalahannya mungkin karena menganggap perpustakaan hanya tempat menyimpan dan membaca buku, buku sebagai pusat kegiatan publik yang mencerdaskan. Nasib perpustakaan di kampus-kampus juga sama. Tapi itu nanti mungkin saya bisa cerita sendiri tentang itu.

Balai Desa atau Mesjid Untuk Perpustakaan

Saya teringat balai desa yang besar di kampung saja. Di dalam balai desa itu ada lapangan bulu tangkis, selain ruang administrasi desa yang besar namun sepertinya banyak tidak terpakai atau setidaknya tidak ditata dengan efisien. Mesjid-mesjid juga begitu luas dan hanya penuh dipakai seminggu sekali.

Bayangkan kalau dua tempat itu, mesjid dan balai desa, ditata ulang atau setidaknya difungsikan untuk peranan lain yang lebih aktif dan bermanfaat langsung. Saya membayangkan akan terjadi transformasi besar di desa-desa.

Untuk ini tidaklah susah dan mahal. Kenapa? Tempat sudah ada. Hanya butuh disentuh sedikit tata ruangnya biar lebih fungsional. Aparatur dan sumber daya juga sudah ada. Siapa? Merebot, pengurus mesjid dan aparat desa bisa difungsikan. Mereka butuh dilatih memang untuk menjadi pengelola sarana publik seperti perpustrakaan. Tapi bukankah siapapun butuh dilatih? Untuk menyediakan buku, jika satu warga yang mampu menyediakan dua buah buku saja, sudah cukup untuk memulai. Belum lagi jika ada donatur atau penerbit yang mau mendonasikan. Kalau pemerintah mau tentu akan lebih mudah lagi. Ini investasi sumber daya manusia yang nyata.

Tata ruangan dengan menarik dan nyaman. Buat program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus mencerdaskan. Bisa dibuat kursus untuk petani, misalnya. Atau kurus fotografi untuk para milenial. Nonton film bagus sebulan sekali. Bisa juga dibuat pembacaan puisi atau pertunjukan drama sederhana. Apa saja. Siapa yang mengadakan atau memberi materi? Minta ke kampus-kampus atau sekolah di kabupaten. Pasti mereka mau menjadi sukarelawan sebulan sekali.

Gerakan ini bisa dimulai oleh organisasi seperti Dewan Mesjid Indonesia. Pak Yusuf Kalla yang dekat dengan Millenial dan mempunyai visi mestinya bisa mewujudkan proses ini. Atau bisa juga oleh organisasi Karang Taruna Indonesia. Karang taruna di desa bisa lebih berdaya.

Semoga mimpi kecil untuk Indonesia ini bisa menjelma.

Los Angeles, 28 Januari 2019