Posted on

Musim Semi Para Buzzer

Ya, musim semi para buzzer politik dimulai sejak kemarin. Dan itu akan berlangsung hingga tahun depan. Tak lama setelah kedua pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU, sosial media, dari Facebook sampai Whatsapp disibukan oleh informasi beraneka rupa yang jelas dikirim secara terkomando. Isinya mirip-mirip. Dalam beberapa group WA isi dan gambar serupa dilipatgandakan. 

Isinya anda bisa tebak sendiri. Buzzer Prabowo sibuk mencari justifikasi dan alasan baru untuk menyerang kubu Jokowi. Mereka melipatgandakan foto Prabowo yang mengatakan bahwa alasannya tidak memilih ulama dan tidak mengikuti rekomendasi Ijtima ulama adalah justru untuk kepentingan umat. Coba bayangkan, demikian gambar itu bertutur, jika Prabowo memilih juga ulama. Yang terjadi adalah perpecahan ulama dan umat yang akan dirugikan. Karena alasan itulah ia lebih memilih Sandi agar umat tidak pecah.

Pendukung Jokowi juga langsung melancarkan propaganda: Pasangan Jokowi-Makruf Amin adalah pasangan terbaik dan ideal: gabungan Ulama dan Umara, kecepatan dan kebijaksanaan, Nasionalis dan Religius. Foto Sukarno menggandeng Haji Agus Salim disandingkan dengan foto Jokwi dan Makruf Amin yang bergandengan pada sebuah acara pengajian muncul dengan teks khas para buzzer. 

Siap-siap saja, akan ada serbuan ribuan informasi seperti ini setidaknya setahun ke depan ke handphone kita. Kenapa? itu cara kampanye paling mudah dan paling murah di zaman sekarang. Ada sekitar 143 juta pengguna internet di Indonesia. Itu artinya lebih setengah dari populasi negara ini setiap hari menenteng alat yang menghubungkannya dengan dunia dan orang lain. Tidak terbayang ketika zaman Majapahit bagaimana caranya menghubungi 143 juta orang itu. Mantili atau Laksminipun jika ditugaskan berkeliling dengan kudanya menemui 143 juta orang itu rasanya tidak mungkin selesai sepanjang hidupnya. 

Dengan kecanggihan informasi, hanya sekali tekan tombol, informasi bisa tersebar dan dengan mudah dilipatgandangan. Dan dengan waktu yang hampir bersamaan informasi yang sama hinggap di kantong celana kita melalui gawai dan telepon genggam. Jika seorang buzzer menarget 10 ribu orang, maka dipastikan setidaknya setengah dari jumah yang ditarget itu membaca informasi yang dikirimkannya.

Jika yang membaca itu tidak memiliki kemampuan menangkal dan menyaring informasi, apa yang terjadi? Tentu dengan penuh semangat ia akan menyebarkanya kembali. Bahkan banyak yang merasa menyebarkan informasi itu sebagai ibadah, tugas partai untuk berdakwah dan mengajak orang lain. Sialnya, para pembaca yang tanpa dibekali kemampuan kritis menilai informasi akan mempercayai informasi para buzzer yang sebagian besar tidak sepenuhnya objektif atau bahkan berisi berita bohong/hoax. 

Perlu disadari bahwa ini adalah persoalan umat manusia bersama, bukan hanya soal orang Indonesia. Cambridge Analytica, konsultan strategi informasi di London menjadi kaya karena menjadi konsultan buzzer. Skandal besar ini menghebohkan dunia karena sebuah laporan menyebutkan bahwa perusahaan konsultan ini pula yang membuat pemilu di Amerika di menangkan Trump dengan menjual berita palsu yang disebarkan melalui Facebook dan WA. Perusahaan ini juga terlibat dengan banyak kasus pemenangan di negara lain dengan menggunaka cara-cara distorsi informasi. Meski perusahaan itu kini tutup karena skandal penyalahgunaan data, pola ini akan dipakai terus pada setiap pemilu karena itulah cara paling jitu dan murah untuk mempengaruhi suara pemilih. 

Saya pastikan bahawa kedua kubu sudah menyewa beberapa konsultan yang pekerjaannya menarget kita para pemilik telepon genggam. Buzzer itu biasnaya sub kontrak para konsultan ini. 

Lindungi Keluarga dan kawan dari Buzzer

Menghentikan pekerjaan para buzzer bukan urusan kita. Itu pekerjaan yang sudah jadi industri dan akan terus tumbuh. Saya tahu betul beberapa kawan yang memang hidup dan makan dari pekerjaan mengedit, memberikan informasi, mendistorsi dan menyebarkan informasi sesuai pesanan. Orang yang sangat soleh di dunia nyata bisa sangat sadis di dunia maya. Orang-orang itu merasa tidak bersalah karena merasa itu adalah pekerjaan profesional. Sebagian merasa bagian dari ibadah dan dakwah sesuai intruksi partai.

Yang harus jadi perhatian kita adalah bagaimana melindungi diri kita, keluarga dan pertemanan dari godaan dan informasi buzzer. Masalahnya, tidak semua kita mempunyai daya kritis yang sama terhadap informasi yang didapatkan. Semua infromasi yang dikirim buzzer yang sesuai selera kita akan dianggap benar, sementara informasi para buzzer yang tidak seuai dengan selera kita dianggap salah. Poltik itu mirip agama atau mirip kesukaan kita pada makanan. Tidak bisa dipaksakan. 

Langkah pertama ini mudah dilakukan dan sangat efektif. Pastikan bahwa semua anggota group keluarga atau pertemanan seperti alumni mengerti bahwa yang hanya akan diuntungkan adalah para politisi dan para buzzer. Setelah pemilu kita akan tetap sama nasibnya. Yang guru akan tetap jadi guru, yang lain tetap pedang dan saya mahasiswa. Kecuali ada yang mau mencalonkan diri, itu lain soal. 

Karena itu, cara terbaik melindungi keluarga dan pertemanan yang paling sederhana adalah dengan menyepakati bahwa wahana media sosial keluarga tidak boleh dijadikan ajang bicara politik, setidaknya untuk beberapa saat. Banyak kawan yang bersahabat cukup lama lantas berbeda pendapat di sosial media sampai ujungnya tak lagi bertegur sapa. Semuanya merasa paling benar karena berpegang pada informasi para buzzer itu.

Tapi catat, ini bukan berarti kita tidak boleh mengeskpresikan pandangan politik. Pandangan politik bisa disuarakan di group lain, atau dengan cara lain. Tapi menurut pengalaman, berdebat kusir di WA perihal urusan politik tidak ada untungnya sama sekali. Tidak ada yang akan berubah pilihannya karena berdebat di WA. Kalau orang sudah anti Jokowi atau Prabowo, apapun alasan yang dibuat, atau apapun informasi yang diberikan. Pilihan poltik itu terkait langsung pengalaman hidup, selera dan informasi yang berakulumasi. 

Posted on

NU dan Politik Trah

Entah benar atau salah. Dulu ketika hendak memilih organisasi kemahasiswaan di kampus, banyak senior yang berbisik begini: “kalau mau masuk jalur politik NU, kamu siapa?” Saya kaget mendengar pertanyaan itu. Saya belum mengerti seluk-beluk politik kampus, apalagi politik nasional. Tapi sejalan waktu berlalu saya mulai memahami pertanyaan itu. Tentu tidak sepenuhnya benar pertanyaan itu. Juga tidak salah sepenuhnya. Kasus Mahfud MD yang kandas jadi Cawapres karena dianggap kurang NU, menginatkan saya akan pertanyaan itu. 

Catatan ini saya buat karena kecintaan saya pada organisasi terbesar di Indonesia itu. Saya punya banyak kawan di NU. Semoga mereka membacanya dan ada hikmah dan pelajaran dari apa yang saya catatkan. NU adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Tapi NU juga bukan organisasi tanpa kekurangan dan kelemahan. Mari kita perbaiki bersama kelemahan ini.  Saya khawatir kalau ini tidak diperbaiki, pada jangka panjang ini akan membuat sumberdaya terbaik akan berfikir 2000 kali untuk masuk struktur politik NU hanya karena dia tidak punya trah. 

Saya tidak habis fikir ketika Mahfud MD yang bagian dari NU dianggap kurang NU. Kurang NU apa dia: Madura, pernah jadi menteri Gus Dur, ke mana-mana di jidatnya ada NU. Lebih kaget lagi ketika mendengar PB NU turun gunung atas desakan PKB untuk menjegal pencalonannya. Cak Imin disambut di PKB seperti pahlawan hanya karena berhasil menjegal orang lain jadi cawapres, bukan karena dia berhasil menjadi calon. Tapi ya maklumi saja, level Cak Imin mungkin baru sampai bisa menjegal orang, bukan menjadikan dirinya dipilih.

Perihal politik trah ini, kita harus akui, bukanlah persoalan khas NU. Partai politik besar seperti Demokrat dan PDIP juga parah. Untuk jadi ketua PDIP harus trah Bung Karno. AHY yang anak bawang jadi kandidat kuat calon presiden karena anak Pak SBY, bukan karena kiprahnya di organisasi. Anas yang jelas kerjanya ditebang dari awal. Semua akarnya bedol desa. Politik trah ini. Jadi sekali lagi ini permasalahan banyak organisasi, termasuk NU.

Dalam hal trah-trahan ini Muhammadiyah sepertinya lebih baik dan modern. Itulah mungkin alasan kenapa banyak kader NU tanpa trah yang beralih aktif di organisasi ini. Pak Din itu konon secara kutural orang NU. Beberapa kawan saya yang NU lantas aktif di organisasi kemahasiswaan Muhammadiyah dan menjadi pemimpin diorganisasi tersebut.

Di NU sayangnya tidak demikian. Meski secara retorika mereka selalu bilang NU adalah rumah bersama, dalam kenyataanya hampir semua posisi strategis ditentukan oleh politik trah: anak kyai mana, keluarga kyai mana. Konon hanya untuk jadi ketua PMII saja, organ kemahasiswaan NU, politik trah ini sangat kencang berperan.

Jika anda bukan keluarga atau anak siapa-siapa, tentu saja bisa aktif dan berperan di NU. Tapi siap-siap saja pada kesempatan penting terkait momen politik, akan tiba saatnya dimana anda akan ditanya keturunannya, trahnya, seperti menimpa Pak Mahfud. Sekali lagi ini terkait momen politik. 

Akibat dari budaya ini, kesempatan orang lain yang tidak punya trah tidak sama besar dengan yang punya garis ningrat NU. Akibat buruknya, NU sebenarnya dirugikan karena perkaderan kepeminpinan menjadi berputar disitu-situ saja. Dalam hal ini NU sebenarnya tidak juga beranjak dari praktik politik kepemimpinan pesantren: anak kyai yang akan pimpin pesantren. Pesantren itu mirip kerajaan kecil. Abdi dalemnya adalah para keluarga Kyai. NU mereplikasi budaya ini pada tataran yang lebih besar. Tapi polanya sama dan tidak berubah: mirip kaderisasi di pesantren. 

Sampai saat ini saya tidak bisa berharap banyak pola kaderisasi kepemimpinan gaya NU akan berubah. Kasus Mahfud menguatkan dugaan saya ini. Semoga kedepan akan lebih baik. 

 

 

Posted on

Perihal Urusan Birokrasi 2

Perihal Birokrasi 2

Kalau sebelumnya saya cerita pengalaman menyenangkan berurusan dengan birokrasi di NKRI, kali ini saya ditimpa pengalaman menyebalkan. Sebenarnya bukan menyebalkan. Itu pengalaman biasa untuk urusan birokrasi. Soalnya adalah karena harapan saya yang terlalu tinggi. Mungkin akibat pengalaman ke kantor BPJS itu.

Ceritanya tadi pagi saya bergegas ke bank bersama istri saya untuk sebuah urusan. Urusannya sendiri sebenarnya terkait dengan departemen agama. Namun urusan itu harus lewat bank. Informasi dari internet sudah dikantongi dan kami sudah membawa semua berkas yang diminta.

Tak lama menunggu, kami diterima oleh seseorang di bank syariah itu. Kami langsung jelaskan tujuannya. Petugas itu memotong kami karena mungkin sudah hafal apa yang akan kami utarakan. Dia langsung meminta kami beberapa berkas: surat kesehatan dari puskesmas, surat pengantar bukti domisili, KTP, KK, Ijazah atau surat nikah. Sontak kening kami berkerut. Untuk dua berkas pertama kami tidak membawa karena informasi yang kami dapatkan dari internet berbeda dengan yang petugas itu minta. “Juga siapkan foto dengan latar 10, besar wajah 80%, sekitar 15 buah yang 3×4 dan 5 buah yang 4×6”, ujar petugas itu menambahkan. Saya tak habis fikir, 10 foto di kantor Depag itu untuk apa saja ya, banyak sekali! Belum juga di bank dan dikelurahan. Jangan lupa pula materi harus selalu siap sedia!

Setelah berbincang beberapa saat kami memutuskan meluncur ke kelurahan untuk mengurus bukti domisili. Dalam perbincangan itu petugas bank mengeluh karena untuk kantor departemen di Depok memang ribet dan sangat birokratis. Misalalnya, kata orang bank itu, bahkan bank harus juga menyiapkan surat keterangan deposit. Padahal jelas-jelas slip transfer sudah dilampirkan sebagai bukti. Persis disita kemudian saya mengeluh padanya: ini KTP proyek trilyunan buat apa. Kenapa sudah ada KTP harus juga diminta bukti domisili? Bukankah bukti domisili itu ya KTP. Kecuali saya tidak punya KTP dan tidak tinggal di daerah itu. Petugas bank tidak memberikan jawaban. Dia hanya bilang: ya dimaklum Pak, itulah birokrasi kita.

Sambil pulang ke kelurahan dalam benak saya berkecamuk rasa kesal dan penasaran. Tidak habis fikir kenapa harus diminta lagi bukti domisili. Buat apa ini KTP? pemerintah seperti tidak percaya pada instrumen identitas yang dibuatnya sendiri. Ini sudah zaman KTP elektronik. Untuk urus KTP ini dulu ribet sekali. Sudah jadi malah tidak dipakai. Dasar birokrasi!

Sampai di kelurahan saya semakin dongkol. Saya sudah mengira ini akan terjadi. Orang kelurahan bilang untuk bukti domisili harus ada pengantar surat RT dan RW. Ya Allah ya Karim. Untuk urusan ini memang NKRI masih seperti zaman batu dulu!

Tanpa fikir panjang saya pamitan dan kembali untuk menemui Pak RT yang rumahnya tak terlalu jauh dari rumah. Sambil menunggu Pak RT istri saya mencari tahu bagaimana cara mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas. Teman istri saya bilang surat itu baru bisa dibuat setelah ada surat dari kelurahan. Ya Allah ya Karim, saya hanya menghela nafas.

Setiba di rumah Pak RT yang pensiunan itu saya juga harus kecewa. Formulir untuk surat keterangan dipegang oleh sekretaris RT dan baru bisa diurus malam nanti karena Pak Sekretaris RT bekerja. Itu artinya pagi itu saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Pak RT bilang kalau sudah mengisi formulir itu baru bisa ke Pak RW untuk tanda tangan. Ya Allah ya Karim, saya hanya bisa memasang muka pura-pura biasa saja di depan Pak RT.

Masukan untuk kawan-kawan saya yang banyak bekerja di kementrian agama, mungkin saatnya mereformasi birokrasi. Kalau kantor lain biasa dengan sistem online, kenapa Depag masih berkutat dengan model birokrasi lama? Kenapa KTP tidak dipercayai padahal itu instrumen bukti kependudukan? Kenapa hanya untuk daftar itu harus ada bukti keterangan sehat? Juga yang menyebalkan, kenapa untuk urusan bukti domisili kelurahan tidak bisa langsung mengeluarkan. Kenapa, euy!!! Ada KTP ada KK. Apa tidak percaya itu sama bukti otentik yang dibuat? C’mon, Bro, ini zaman orang sudah pada mau pindah ke planet Mars, kita masih punya birokrasi kaya seperti ini.