Islam

“Muslim” di Negara “Non-Muslim”

Oleh: Zezen Zaenal Mutaqin

Saya sadurkan pendapat professor saya tentang bagiaman hukum tinggal di negara “non-Muslim”. Ini penting terutama buat yang masih ngotot harus hijrah dan mendirikan negara “Islam”. Nanti akan saya sambung lagi dengan saduran berikutnya. Silahkan di sebar :). Kalimat dalam [] dari saya.

—–

[Bagaimana hukumnya jika seseorang harus tinggal di negara “non-muslim”. Saya simpan kata “Non-Muslim” karena kata negara Islam dan negara Non Islam sendiri masih diperdebatkan. Tapi baiklah, untuk tulisan pendek ini, klasifikasi dalam fikih klasik, dimana dunia dibagi dengan sederhana pada dar-Islam (tanah Islam) dan dar-kuffar (negara non-Islam). Untuk menjawab pertanyaan itu, seperti biasa, para ulama ahli fikih klasik terlibat dalam diskusi yang kompleks dan berbeda pandangan.]

Mayoritas ulama Maliki memandang illegal Muslim untuk tinggal di wilayah non-Muslim. Muslim, menurut mereka, harus selalu berdomisili di wilayah dimana Syari’ah menjadi hukum utama.

Ulama Hanbali dan Shi’ah berpadangan bahwa lebih diutamakan Muslim tinggal di wilayah Muslim. Meski begitu, jika Muslim bisa mengamalkan ibadah dengan bebas, atau jika mereka bisa mengekspresikan keberagamaan mereka dengan terbuka (manifest), maka merek boleh untuk berdomisili di wilayah non-Muslim.

Ulama Hanafi dan Syafi’i sepakat bahwa lebih diutamakan Muslim tinggal di wilayah Muslim. Tetapi jika Muslim mampu untuk mengekspresikan agamanya, mereka diperbolehkan tinggal di wilayah non-Islam. Jika mereka bisa mengekspresikan dan bahkan secara terbuka diperbolahkan membela—seperti berdakwah—Islam, makan dianjurkan bagi mereka untuk terus tinggal di wilayah non-Islam. Ulama Syafi’i lebih jauh berpadangan jika Muslim bisa memiliki otonomi dan perlindungan bagi diri mereka sendiri meskipun tinggal di wilayah non-muslim, maka kewajiban bagi mereka untuk terus bermukim di wilayah itu.

Ulama lain dari beragam madzhab hukum berpandangan bahwa terlepas apakah wilayah itu bagian dari teritori Muslim atau Non-Muslim, Muslim harus hijrah dari wilayah itu sekira dirinya mendapatkan ancaman (tidak aman), jika wilayah itu dipenuhi korupsi dan ketidakadilan. Ahli hukum lain berpandangan Muslim hanya boleh tinggal di wilayah dimana mereka bisa dengan bebas mengajak pada kebaikan dan menjauhi kerusakan (amar ma’ruf dan nahi munkar), terlepas apakah wilayah itu secara formal Muslim atau Non-Muslim.

Pertanyaannya: seberapa besar Islam harus termanifestasikan sebelum seseorang diperbolehkan tinggal di wilayah non-Muslim? Seberapa besar ketidakadilan dan penindasan dialami di wilayah Muslim sebelum seseorang secara legal diperbolehkan pindah ke wilayah non-Muslim? Seberapa besar kebebasan untuk amar ma’ruf nahyi munkar didapatkan sampai seseorang secara legal tinggal di negara non-Muslim?

[Jawabannya: tidak ada takaran dan batasan yang jelas diantara ulama. Alasannya karena hampir mustahil untuk mengukur praktik yang standar bagi setiap wilayah. Setiap kita bisa menilai dalam setiap khasus yang khusus apakah standar minimal dipenuhi.]

(Kutipan dari Khaled Abou El Fadl, Muslim Minorities and Self-Restraint in Liberal Democracy, 29 Loy. L. A. L. Rev. 1525 1995-1996)

Leave a Reply

%d bloggers like this: