Model Sekularisme Buat Kita

Pada era 70-an, publik dikejutkan oleh kontroversi pemikiran Nurcholish Madjid yang mempromosikan model sekular dalam bernegara. Gagasan tersebut saat itu dianggap gila karena berlawanan dengan arus utama umat Islam yang sejak awal menghendaki dijadikannya  Islam sebagai dasar negara

Sekarang, sekularisme masih menjadi kontroversi. Sebagian masyarakat masih alergi dengan kata itu. Sekularisme sering dianggap sebagai sistem yang pasti menjauhi dan memusuhi agama. Karena itu, ide sekularisme hampir tidak pernah populer di kalangan mayoritas umat Islam

Pandangan mayoritas umat tersebut tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Anggapan umum itu ada benarnya karena selama ini sekularisme kerap kali diartikan “negara anti-agama” atau setidaknya “netral-agama”. Negara adalah urusan publik sementara agama adalah hal privat. 

Masyarakat, terutama umat Islam, menganggap cara pandang ini sangat janggal. Bagaimana bisa agama hanya dianggap sebagai urusan privat? Agama, terutama Islam, mengatur bukan hanya urusan pribadi, tapi juga hal-hal yang sifatnya publik. Karena itu, sekularisme dipandang sebagai kemustahilan bagi masyarakat Islam.

Dalam hal ini kita melihat ada simplifikasi dalam mengartikan sekularisme. Juga ada kesalahfahaman, bukan hanya pada masyarakat kita, tetapi juga di Barat, dalam melihat apa yang dimaksud dengan sekularisme.

Tiga Model

Merujuk pada apa yang dikemukakan Alfred Stepan (2001), kita bisa membagi sekularisme menjadi tiga model, yakni model Prancis, model Amerika dan katakanlah, model Eropa Barat dan Skandinavia.

Selama ini, kalau masyarakat membicarakan sekularisme, yang kerap dibayangkan dalam benaknya adalah sekularisme model Prancis. Model ini, kalau mau disederhanakan, adalah model di mana negara “menjauhi”, untuk tidak mengatakan membenci, agama. Model ini biasanya dikaitkan dengan sejarah kelam bangsa itu. Gereja pernah menjadi institusi yang sangat berkuasa, totaliter dan korup. Sejarah pahit ikut campurnya agama dalam urusan publik, melahirkan satu ide untuk bukan hanya memisahkan, tapi juga menjauhkan agama dari ruang publik. Gereja untuk Tuhan dan negara untuk kaisar. Memberi peran agama dalam ruang publik, hanya akan membuat hancurnya demokrasi dan berhentinya modernisme.

Inilah model yang secara ekstrim diterapkan di Turki. Menurut para penggagasnya, hanya dengan sekularisme seperti inilah Turki bisa modern, maju  dan demokratis. Dengan dalih menjaga nilai-nilai sekularisme ini, Turki menelorkan sebuah undang-undang yang justru tidak demokratis dengan memberikan kewenangan luar biasa kepada militer untuk “menjaga” agar prinsip-prinsip sekular tetap berjalan. Kudeta terhadap pemerintahan Necmettin Erbakan dari Partai Kesejahteraan yang dianggap “akan mengkhianati prinsip sekularisme Turki” pada 1997, adalah tindakan anti demokrasi dengan dalih mempertahankan demokrasi. Kasus pelarangan jilbab di kedua negara tersebut adalah contoh betapa ekstrimnya model sekularisme ini diterapkan. Kasus Turki penting diungkapkan karena sering dijadikan contoh oleh para penentang sekularisme di kalangan kita.

Sedikit mirip dengan model di atas, adalah model Amerika. Model ini, jika disederhanakan, adalah model di mana negara “netral” terhadap agama. Institusi agama dipisahkan secara administatif dari negara. Negara tidak boleh mencampuri urusan warganya dalam memeluk dan menjalankan keyakinan. Meski begitu, berbeda dengan model Prancis, simbol-simbol agama tertentu boleh diekspresikan di ruang publik. Agama juga menjadi unsur penting dalam politik Amerika. Kebijakan pemerintah sering kali diilhami oleh ajaran Protestan. Yang sangat menonjol adalah perdebatan “pro-choice” dan “pro-life” dalam masalah aborsi. Meskipun begitu, di Amerika tidak ada partai politik agama.

Sekularisme gaya Amerika dan Prancis di atas sering disebut model sekularisme klasik. Ciri utamanya ada batasan yang tegas, bahkan kaku, dalam memisahkan agama dan negara

Model ketiga adalah model Eropa Barat dan Skandinavia. Dalam model ini, negara dan agama saling “menghargai”, bahkan mendukung satu sama lain. Negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Inggris, Norwegia adalah negara yang memiliki gereja resmi negara. Jerman dan Austria mempunyai peraturan yang membolehkan komunitas-komunitas masyarakat untuk menjalankan pendidikan agama. Sebagian besar penduduk di bekas negara Jerman Barat bahkan membayar pajak gereja yang dipungut oleh negara.  Dari semua negara Eropa, hanya Perancis dan Spanyol saja yang dalam sejarahnya pernah menerapkan prinsip sekularisme yang “tidak ramah” terhadap agama. Itupun dalam perkembangan belakangan, kedua negara tersebut telah berubah menjadi semakin “ramah” pada agama (Alfred Stepan 2001).

Negara “ramah” agama   

Hampir semua negara Eropa sekarang mengadopsi model sekularisme yang ramah agama. Tak ada campur tangan negara dalam urusan agama warganya. Semua warga negara berhak mengekspresikan agamanya bukan hanya dalam hal yang terkait urusan privat, tetapi juga dalam ruang publik. Bahkan kelompok agama juga diberikan hak untuk mengorganisasi dirinya dalam kelompok sipil atau kelompok politik. Tak aneh kita menyaksikan banyak partai politik Kristen di Eropa.

Agar agama dan negara tetap berada dalam posisi yang saling mendukung dan menghormati serta tidak saling menguasai dan mempengaruhi, harus ada batasan peran yang jalas baik bagi negara maupun bagi agama. Dalam kaitan inilah, pemikiran Alferd Stephan (2001) menjadi sangat relevan. Dalam apa yang disebut prinsip twin tolerations—yang oleh Ihsan Ali-Fauzi dalam sebuah tulisan diartikan menjadi “menara kembar toleransi”—Stepan mengungkapkan bahwa institusi-institusi agama tidak boleh diberikan hak instimewa secara konstitusional di mana institusi tersebut dapat mencampuri dan memaksakan keputusan pemerintah. Tidak boleh ada lembaga semacam Wilayatul Faqih di Iran yang atas dasar agama memiliki hak yang sangat besar dalam menentukan kebijakan negara. Negara harus hanya berpegang pada hukum dan rasionalitas publik dalam menjalankan kebijakannya.

Masih menurut Stepan, negara memiliki kewajiban untuk memberi kebebasan dan mendukung warganya untuk mengekspresikan agamanya, bukan hanya dalam urusan privat, tetapi juga dalam ruang publik. Semuanya dengan catatan: sejauh ekspresi itu tidak melanggar kebebasan warga negara lain atau melanggar hukum dan prinsip demokrasi. Sebuah kelompok agama, atau kelompok apapun,  baru dilarang setelah pengadilan hukum yang adil dan terbuka memutuskan bahwa kelompok tersebut terbukti bersalah.

Sekularisme adalah ide yang diterjemahkan dalam realitas politik dengan gradasi yang berbeda-beda. Ide itu tidaklah monolitik. Para pendiri bangsa kita telah merumuskan apa yang sekarang menjadi dasar negara kita: Pancasila. Pancasila adalah model paling cocok di mana agama diperlakukan dengan ramah, bahkan didukung oleh negara. Meskipun begitu, secara prinsipil negara kita tetaplah negara sekular.

2 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: