Survei dan Demokrasi
Oleh: Zezen Zaenal Mutaqin
Ketika sedang di lapangan, kami sering ditanya oleh masyarakat yang kebetulan menjadi responden dalam penelitian kami. Pertanyaannya hampir serupa: “apa manfaatnya saya ditanyai banyak hal seperti ini?” Apa manfaat survei buat masyarakat? Pertanyaan itu wajar saja diajukan karena belakangan survei telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat kita. Selain Lembaga Survei Indonesia (LSI), lembaga lain seperti LP3ES, Indobarometer, SSS, Lab Politik UI, PPIM, Lingkaran Survei Indonesia dan lain-lain juga getol melakukan beragam survei dan jajak pendapat untuk beragam tujuan.
Masyarakat bertanya demikian karena mereka seolah tidak merasakan manfaat secara langsung dari survei-survei tersebut. Masyarakat tidak tiba-tiba berubah keadaanya gara-gara jadi responden. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh maraknya program reality show di televisi seperti “Bedah Rumah”, “Nikah Gratis”, “Uang Kaget” dan lain-lain yang biasanya melakukan survei dulu sebelum seseorang dinyatakan layak mendapatkan kejutan dari acara itu. Masyarakat kerap membandingkan suvei opini publik dengan survei reality show. Mereka mengira nasibnya akan mendadak dan sim-salabim berubah setelah diwawancarai.
Manfaat survei opini publik akan dirasakan masyarakat dalam waktu jangka panjang. Survei sangat berguna bagi keberlangsungan demokrasi secara keseluruhan. Karena itu, dengan bersedia diwawancarai sebagai responden dalam sebuah survei opini publik, seseorang berarti telah meluangkan sedikit waktunya untuk kebaikan demokrasi.
Kita semua tahu, dalam demokrasi suara rakyat adalah esensi dari demokrasi itu sendiri. Bagaimana suara-suara itu bisa diketahui, didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah? Tentu saja semua itu bisa terjadi kalau ada partisipasi masyarakat dalam menyuarakan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dari pemerintahannya. Pemerintah juga mengambil manfaat karena dengan banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat, pemerintah bisa senantiasa memperbaiki dirinya. Ia sadar akan selalu ada pengawas yang akan melihat kinerjanya. Karena hal itulah, dalam demokrasi partisipasi politik menjadi aspek yang sangat penting.
Partisipasi politik adalah instrumen di mana masyarakat mengkomunikasikan semua keinginannya kepada pemerinatah. Ada banyak bentuk partisipasi politik. Namun secara umum bisa dikelompokkan ke dalam dua hal: partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Pemilu adalah bentuk partisipasi konvensional. Dalam pemilu masyarakat mengekspresikan keinginan, cita-cita, dan harapan dengan cara memilih pemimpin dan wakilnya yang dianggap bisa memenuhi keingian mereka. Partisipasi model ini hanya terjadi sekali dalam lima tahun. Demonstrasi, menulis surat ke DPR dan Presiden, audiensi dengan pejabat, melakukan mogok masal, membuat petisi dan lain-lain, juga merupakan bagian dari bentuk partisipasi politik. Yang terakhir ini sering disebut sebagai bentuk partisipasi politik non-konvensional. Untuk melakukan hal ini masyarakat bisa melakukannya kapan saja.
Namun kalau kita amati, partisipasi politik non-konvensional yang disebutkan di atas, selalu membutuhkan prasyarat yang bisa jadi hanya dimiliki oleh segelintir orang. Untuk menulis surat ke DPR atau presiden, untuk membuat petisi dan demonstrasi, setidaknya seseorang harus memiliki kemampuan tertentu. Seseorang yang terpelajarpun belum tentu bisa melakukannya. Kalaupun bisa, belum tentu dia mau. Karena itu, bentuk partisipasi politik non-konvensional biasanya sangat elitis. Masyarakat pada umumnya lebih sibuk mencari sesuap nasi ketimbang demonstrasi atau membuat petisi.
Akibatnya, aspirasi yang masuk ke pemerintah juga bias. Meskipun setiap aksi dalam semua bentuk partisipasi politik selalu mengusung nama rakyat, tak jarang itu sesungguhnya hanyalah keinginan dan kehendak segelintir kelompok tertentu saja. Dalam masyarakat, ada beragam kelompok dengan beragam keinginan dan aspirasinya. Setiap kelompok itu menginginkan suaranya didengar dan diperhatikan pemerintah. Idealnya pemerintah memepertimbangkan semua keinginan tersebut. Namun dalam kenyataannya, yang mungkin akan lebih didengar dan dipertimbangkan keinginannya oleh pemerintah adalah kelompok yang paling nyaring suaranya (Verba 1996). Kelompok ini adalah kelompok yang memiliki sumber daya partsipasi politik: terpelajar, kaya, memiliki akses dan lain-lain. Lantas ke mana suara orang yang selama ini diam? Diam bukan berarti mereka tidak memiliki aspirasi dan keinginan yang hendak disampaikan. Mereka ingin sekali berteriak, tapi tidak memiliki kemampuan.
Jika kondisi demikian terus terjadi, pemerintah, sebagai wakil rakyat, tentu tidak bisa mempertimbangkan keinginan rakyat secara setara. Yang dipertimbangkan hanyalah kepentingan kelompok yang menguasai sumber daya partisipasi saja. Idealnya memang pemerintah bertanya langsung ke pada rakyat: apa yang dibutuhkan dan diinginkan mereka. Namun tentu saja itu hampir mustahil. Rakyat sendirilah yang harus memberikan informasi tentang apa yang diinginkannya.
Dalam konteks inilah survei opini publik, sebagai bagian dari partisipasi politik, memberikan jawaban. Dalam survei, bias elit bisa dihilangkan. Setiap orang, kaya atau miskin, di desa atau kota, pintar atau bodoh, bisa berpartisipasi menjadi responden. Untuk menjadi responden seseorang tidak perlu syarat apapun (selain sehat dan cukup umur). Tidak perlu kemampuan khusus seperti jika hendak membuat petisi, tidak perlu memiliki kemampuan mengorganisir masa, tidak perlu mengorbankan banyak waktu untuk turun ke jalan dan lain-lain. Setiap orang, dalam survei, memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Survei juga mampu mengungkap suara-suara yang selama ini diam karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berteriak.
Singkatnya, survei bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan demokrasi: kesetaraan dan keterwakilan semua warga negara dalam mengemukakan pendapat. Tentu saja semua ini mungkin terjadi dengan catatan bahwa survei tersebut menggunakan metode pengambilan contoh (sample) yang benar sehingga representatif dan tidak bias
Politisasi Survei
Pada awal kemunculannya, survei banyak dicibir orang. Tapi kini masyarakat mulai percaya. Survei bisa dipercaya masyarakat karena, sebagaimana diungkapkan Susan Herbst, dalam survei dua aspek prinsipil bisa diakomodasi sekaligus: keterwakilan (representativeness) dan keilmiyahan (scientificness) (Herbst 1993). Dua hal ini telah menjadi semacam kepercayaan masyarakat demokrasi modern. Kalau diamati, kepercayaan ini sesungguhnya ambigu. Di satu sisi masyarakat percaya pada keilmiyahan (scientificness) ilmu pengetahuan yang biasanya dimiliki para ilmuan yang jumlahnya sangat sedikit, di sisi lain masyarakat juga percaya pada populisme dan kearifan yang dimiliki warga negara biasa. Survei bisa memenuhi dua hasrat ini sekaligus. Survei memberikan pada kita ukuran yang ilmiah dari keinginan masyarakat. Itulah kenapa survei kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi pasar, politik, dan lain-lain.
Namun di tengah kondisi demikian, ternyata banyak juga kelompok yang mengambil keuntungan politik sesaat. Sering kali kelompok tertentu memakai survei gadungan untuk mendongkrak popularitas dan mencari legitimasi. Agar seolah terlihat populis dan bukti dari populismenya itu ilmiah, digunakanlah angka-angka statistika hasil survei. Bias dan penyimpangan bisa juga terjadi karena faktor peneliti. Tawaran uang bisa jadi sangat menggoda. Uang itu ditukar dengan manipulasi data.
Ini tentu sangat disayangkan. Survei yang sedianya ilmiah dan objektif yang tujuannya adalah untuk menjembatani suara rakyat dengan keinginan pemerintah, tiba-tiba berubah menjadi alat manipulasi kekuasaan. Tentu saja tantangan terbesarnya terletak pada peneliti. Apakah komunitas ini mau konsisten dengan objektivitas ilmiah atau mau bermain-main dengan data demi uang. Pilihan terakhir resikonya sangat besar. Masyarakat tidak akan percaya lagi pada survei opini publik dan jajak pendapat. Masyarakat akan apriori terhadap survei dan mereka akan menganggap setiap survei tak lebih dari usaha manupulasi untuk kekuasaan semata.
