NU dan Politik Trah

Entah benar atau salah. Dulu ketika hendak memilih organisasi kemahasiswaan di kampus, banyak senior yang berbisik begini: “kalau mau masuk jalur politik NU, kamu siapa?” Saya kaget mendengar pertanyaan itu. Saya belum mengerti seluk-beluk politik kampus, apalagi politik nasional. Tapi sejalan waktu berlalu saya mulai memahami pertanyaan itu. Tentu tidak sepenuhnya benar pertanyaan itu. Juga tidak salah sepenuhnya. Kasus Mahfud MD yang kandas jadi Cawapres karena dianggap kurang NU, menginatkan saya akan pertanyaan itu. 

Catatan ini saya buat karena kecintaan saya pada organisasi terbesar di Indonesia itu. Saya punya banyak kawan di NU. Semoga mereka membacanya dan ada hikmah dan pelajaran dari apa yang saya catatkan. NU adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Tapi NU juga bukan organisasi tanpa kekurangan dan kelemahan. Mari kita perbaiki bersama kelemahan ini.  Saya khawatir kalau ini tidak diperbaiki, pada jangka panjang ini akan membuat sumberdaya terbaik akan berfikir 2000 kali untuk masuk struktur politik NU hanya karena dia tidak punya trah. 

Saya tidak habis fikir ketika Mahfud MD yang bagian dari NU dianggap kurang NU. Kurang NU apa dia: Madura, pernah jadi menteri Gus Dur, ke mana-mana di jidatnya ada NU. Lebih kaget lagi ketika mendengar PB NU turun gunung atas desakan PKB untuk menjegal pencalonannya. Cak Imin disambut di PKB seperti pahlawan hanya karena berhasil menjegal orang lain jadi cawapres, bukan karena dia berhasil menjadi calon. Tapi ya maklumi saja, level Cak Imin mungkin baru sampai bisa menjegal orang, bukan menjadikan dirinya dipilih.

Perihal politik trah ini, kita harus akui, bukanlah persoalan khas NU. Partai politik besar seperti Demokrat dan PDIP juga parah. Untuk jadi ketua PDIP harus trah Bung Karno. AHY yang anak bawang jadi kandidat kuat calon presiden karena anak Pak SBY, bukan karena kiprahnya di organisasi. Anas yang jelas kerjanya ditebang dari awal. Semua akarnya bedol desa. Politik trah ini. Jadi sekali lagi ini permasalahan banyak organisasi, termasuk NU.

Dalam hal trah-trahan ini Muhammadiyah sepertinya lebih baik dan modern. Itulah mungkin alasan kenapa banyak kader NU tanpa trah yang beralih aktif di organisasi ini. Pak Din itu konon secara kutural orang NU. Beberapa kawan saya yang NU lantas aktif di organisasi kemahasiswaan Muhammadiyah dan menjadi pemimpin diorganisasi tersebut.

Di NU sayangnya tidak demikian. Meski secara retorika mereka selalu bilang NU adalah rumah bersama, dalam kenyataanya hampir semua posisi strategis ditentukan oleh politik trah: anak kyai mana, keluarga kyai mana. Konon hanya untuk jadi ketua PMII saja, organ kemahasiswaan NU, politik trah ini sangat kencang berperan.

Jika anda bukan keluarga atau anak siapa-siapa, tentu saja bisa aktif dan berperan di NU. Tapi siap-siap saja pada kesempatan penting terkait momen politik, akan tiba saatnya dimana anda akan ditanya keturunannya, trahnya, seperti menimpa Pak Mahfud. Sekali lagi ini terkait momen politik. 

Akibat dari budaya ini, kesempatan orang lain yang tidak punya trah tidak sama besar dengan yang punya garis ningrat NU. Akibat buruknya, NU sebenarnya dirugikan karena perkaderan kepeminpinan menjadi berputar disitu-situ saja. Dalam hal ini NU sebenarnya tidak juga beranjak dari praktik politik kepemimpinan pesantren: anak kyai yang akan pimpin pesantren. Pesantren itu mirip kerajaan kecil. Abdi dalemnya adalah para keluarga Kyai. NU mereplikasi budaya ini pada tataran yang lebih besar. Tapi polanya sama dan tidak berubah: mirip kaderisasi di pesantren. 

Sampai saat ini saya tidak bisa berharap banyak pola kaderisasi kepemimpinan gaya NU akan berubah. Kasus Mahfud menguatkan dugaan saya ini. Semoga kedepan akan lebih baik. 

 

 

Perihal Urusan Birokrasi 2

Perihal Birokrasi 2

Kalau sebelumnya saya cerita pengalaman menyenangkan berurusan dengan birokrasi di NKRI, kali ini saya ditimpa pengalaman menyebalkan. Sebenarnya bukan menyebalkan. Itu pengalaman biasa untuk urusan birokrasi. Soalnya adalah karena harapan saya yang terlalu tinggi. Mungkin akibat pengalaman ke kantor BPJS itu.

Ceritanya tadi pagi saya bergegas ke bank bersama istri saya untuk sebuah urusan. Urusannya sendiri sebenarnya terkait dengan departemen agama. Namun urusan itu harus lewat bank. Informasi dari internet sudah dikantongi dan kami sudah membawa semua berkas yang diminta.

Tak lama menunggu, kami diterima oleh seseorang di bank syariah itu. Kami langsung jelaskan tujuannya. Petugas itu memotong kami karena mungkin sudah hafal apa yang akan kami utarakan. Dia langsung meminta kami beberapa berkas: surat kesehatan dari puskesmas, surat pengantar bukti domisili, KTP, KK, Ijazah atau surat nikah. Sontak kening kami berkerut. Untuk dua berkas pertama kami tidak membawa karena informasi yang kami dapatkan dari internet berbeda dengan yang petugas itu minta. “Juga siapkan foto dengan latar 10, besar wajah 80%, sekitar 15 buah yang 3×4 dan 5 buah yang 4×6”, ujar petugas itu menambahkan. Saya tak habis fikir, 10 foto di kantor Depag itu untuk apa saja ya, banyak sekali! Belum juga di bank dan dikelurahan. Jangan lupa pula materi harus selalu siap sedia!

Setelah berbincang beberapa saat kami memutuskan meluncur ke kelurahan untuk mengurus bukti domisili. Dalam perbincangan itu petugas bank mengeluh karena untuk kantor departemen di Depok memang ribet dan sangat birokratis. Misalalnya, kata orang bank itu, bahkan bank harus juga menyiapkan surat keterangan deposit. Padahal jelas-jelas slip transfer sudah dilampirkan sebagai bukti. Persis disita kemudian saya mengeluh padanya: ini KTP proyek trilyunan buat apa. Kenapa sudah ada KTP harus juga diminta bukti domisili? Bukankah bukti domisili itu ya KTP. Kecuali saya tidak punya KTP dan tidak tinggal di daerah itu. Petugas bank tidak memberikan jawaban. Dia hanya bilang: ya dimaklum Pak, itulah birokrasi kita.

Sambil pulang ke kelurahan dalam benak saya berkecamuk rasa kesal dan penasaran. Tidak habis fikir kenapa harus diminta lagi bukti domisili. Buat apa ini KTP? pemerintah seperti tidak percaya pada instrumen identitas yang dibuatnya sendiri. Ini sudah zaman KTP elektronik. Untuk urus KTP ini dulu ribet sekali. Sudah jadi malah tidak dipakai. Dasar birokrasi!

Sampai di kelurahan saya semakin dongkol. Saya sudah mengira ini akan terjadi. Orang kelurahan bilang untuk bukti domisili harus ada pengantar surat RT dan RW. Ya Allah ya Karim. Untuk urusan ini memang NKRI masih seperti zaman batu dulu!

Tanpa fikir panjang saya pamitan dan kembali untuk menemui Pak RT yang rumahnya tak terlalu jauh dari rumah. Sambil menunggu Pak RT istri saya mencari tahu bagaimana cara mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas. Teman istri saya bilang surat itu baru bisa dibuat setelah ada surat dari kelurahan. Ya Allah ya Karim, saya hanya menghela nafas.

Setiba di rumah Pak RT yang pensiunan itu saya juga harus kecewa. Formulir untuk surat keterangan dipegang oleh sekretaris RT dan baru bisa diurus malam nanti karena Pak Sekretaris RT bekerja. Itu artinya pagi itu saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Pak RT bilang kalau sudah mengisi formulir itu baru bisa ke Pak RW untuk tanda tangan. Ya Allah ya Karim, saya hanya bisa memasang muka pura-pura biasa saja di depan Pak RT.

Masukan untuk kawan-kawan saya yang banyak bekerja di kementrian agama, mungkin saatnya mereformasi birokrasi. Kalau kantor lain biasa dengan sistem online, kenapa Depag masih berkutat dengan model birokrasi lama? Kenapa KTP tidak dipercayai padahal itu instrumen bukti kependudukan? Kenapa hanya untuk daftar itu harus ada bukti keterangan sehat? Juga yang menyebalkan, kenapa untuk urusan bukti domisili kelurahan tidak bisa langsung mengeluarkan. Kenapa, euy!!! Ada KTP ada KK. Apa tidak percaya itu sama bukti otentik yang dibuat? C’mon, Bro, ini zaman orang sudah pada mau pindah ke planet Mars, kita masih punya birokrasi kaya seperti ini.

Tentang Urusan Birokrasi

Dalam dua bulan liburan di Indonesia ini, saya dan istri banyak mengurusi hal-ihwal terkait administrasi: urus pajak kendaraan, menggambil sertifikat rumah ke bank, mengganti nomor telepon ke bank, urus SIM yang mati dan lain-lain. Saya juga harus mengurus pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan karena ketika berangkat ke Amerika dahulu belum sempat.

Belum apa-apa saya sudah berburuk sangka. Momok birokrasi Indonesia yang panjang dan ribet, harus datang berkali-kali, lempar meja satu ke meja lain, menghantui sejak kepergian saya dari Los Angeles. Terbayang saya harus melipatgandakan kesabaran. Saya sudah siap dan memaklumi apa yang akan terjadi.

Namun apa yang saya alami baru saja cukup mengagetkan. Untuk urusan klaim BPJS Ketenagakerjaan saya hanya butuh waktu kurang dari 20 menit. Menariknya, tidak seperti dahulu, karena sudah terintegrasi, saya bisa mengurus klaim itu dari kantor terdekat dari rumah. Saya pergi ke kantor BPJS di BSD. Jangan lupa sebelum pergi ke kantor itu kita harus mengisi daftar antrean online di alamat ini HTTP://www.bpjstk-layananprima.com/registrasi.php. Pilih waktu yang pas dan tersedia. Saya daftar seminggu lalu ketika sedang transit menuju Jenewa untuk sebuah pekerjaan. Sekarang kita tidak bisa datang tanpa mengisi antrean online terlebih dahulu.

Saya masih saja berburuk sangka sebelum pergi tadi pagi. Pengalaman mengurus passport, meski daftar online, ternyata antrean tetap saja berdasarkan daftar kedatangan secara fisik. Artinya, antrean online tidak berpengaruh. Tapi tadi pagi saya kecele. Saya datang 15 menit sebelum jam 10, jam janjian sesuai antrian online. Saya diminta menunggu sebentar sampai jam 10. Satpam bilang kalau jam janjian antara jam 10 sampai jam 11, sistem antrian baru akan bisa dibuka pada jam itu. Jika datang telat atau terlalu awal maka sistem akan secara otomatis tidak berlaku.

Saya segera dipanggil setelah mendapatkan nomor antrian persis pada pukul 10. Petugas dengan ramah memanggil saya dan mempersilahkan duduk. Dengan sigap ia segera memeriksa dokumen yang saya sodorkan. Dokumen pengajuan juga sangat sederhana: hanya sebuah formulir singkat satu halaman (hanya mengisi alamat, nomor KTP dan BPJS serta alamat dan nomor rekening), foto kopi KTP, KK dan buku rekening bank, kartu BPJS Asli, serta surat bukti berhenti kerja dari kantor.

Setelah dianggap lengkap, saya diminta email kantor lama tempat saya bekerja. Katanya pihak BPJS harus memastikan ke kantor lama. Setelah email saya berikan, pada saat itu juga email dikirimkan ke kantor, dengan lampiran kopi email kepada saya. Luar biasa saya pikir. Petugas itu mengirim email saat itu juga. Biasanya kalau bilang ‘nanti harus konfirmasi ke kantor Bapak’ harus memakan beberapa waktu beberapa lama untuk dikerjakan. Ini tidak. Ia mengerjakannya saat itu juga di depan saya.

Saya tidak menghabiskan waktu lebih dari 15 menit. Pekerja itu mengatakan pada saya bahwa semua sudah beres dan secara otomatis klaim akan dikirim ke rekening dalam waktu satu minggu kerja. Dan saya berpamitan dengan sedikit memuji dan dan bersyukur atas perbaikan sistem ini.

Alhamdulillah. Semoga semua urusan birokrasi ke depan bisa profesional, cepat dan mudah. Urusan lain di kelurahan, kampus dan lain-lain mestinya bisa lebih mudah dengan bantuan teknologi.