Perihal Urusan Birokrasi 2

Perihal Birokrasi 2

Kalau sebelumnya saya cerita pengalaman menyenangkan berurusan dengan birokrasi di NKRI, kali ini saya ditimpa pengalaman menyebalkan. Sebenarnya bukan menyebalkan. Itu pengalaman biasa untuk urusan birokrasi. Soalnya adalah karena harapan saya yang terlalu tinggi. Mungkin akibat pengalaman ke kantor BPJS itu.

Ceritanya tadi pagi saya bergegas ke bank bersama istri saya untuk sebuah urusan. Urusannya sendiri sebenarnya terkait dengan departemen agama. Namun urusan itu harus lewat bank. Informasi dari internet sudah dikantongi dan kami sudah membawa semua berkas yang diminta.

Tak lama menunggu, kami diterima oleh seseorang di bank syariah itu. Kami langsung jelaskan tujuannya. Petugas itu memotong kami karena mungkin sudah hafal apa yang akan kami utarakan. Dia langsung meminta kami beberapa berkas: surat kesehatan dari puskesmas, surat pengantar bukti domisili, KTP, KK, Ijazah atau surat nikah. Sontak kening kami berkerut. Untuk dua berkas pertama kami tidak membawa karena informasi yang kami dapatkan dari internet berbeda dengan yang petugas itu minta. “Juga siapkan foto dengan latar 10, besar wajah 80%, sekitar 15 buah yang 3×4 dan 5 buah yang 4×6”, ujar petugas itu menambahkan. Saya tak habis fikir, 10 foto di kantor Depag itu untuk apa saja ya, banyak sekali! Belum juga di bank dan dikelurahan. Jangan lupa pula materi harus selalu siap sedia!

Setelah berbincang beberapa saat kami memutuskan meluncur ke kelurahan untuk mengurus bukti domisili. Dalam perbincangan itu petugas bank mengeluh karena untuk kantor departemen di Depok memang ribet dan sangat birokratis. Misalalnya, kata orang bank itu, bahkan bank harus juga menyiapkan surat keterangan deposit. Padahal jelas-jelas slip transfer sudah dilampirkan sebagai bukti. Persis disita kemudian saya mengeluh padanya: ini KTP proyek trilyunan buat apa. Kenapa sudah ada KTP harus juga diminta bukti domisili? Bukankah bukti domisili itu ya KTP. Kecuali saya tidak punya KTP dan tidak tinggal di daerah itu. Petugas bank tidak memberikan jawaban. Dia hanya bilang: ya dimaklum Pak, itulah birokrasi kita.

Sambil pulang ke kelurahan dalam benak saya berkecamuk rasa kesal dan penasaran. Tidak habis fikir kenapa harus diminta lagi bukti domisili. Buat apa ini KTP? pemerintah seperti tidak percaya pada instrumen identitas yang dibuatnya sendiri. Ini sudah zaman KTP elektronik. Untuk urus KTP ini dulu ribet sekali. Sudah jadi malah tidak dipakai. Dasar birokrasi!

Sampai di kelurahan saya semakin dongkol. Saya sudah mengira ini akan terjadi. Orang kelurahan bilang untuk bukti domisili harus ada pengantar surat RT dan RW. Ya Allah ya Karim. Untuk urusan ini memang NKRI masih seperti zaman batu dulu!

Tanpa fikir panjang saya pamitan dan kembali untuk menemui Pak RT yang rumahnya tak terlalu jauh dari rumah. Sambil menunggu Pak RT istri saya mencari tahu bagaimana cara mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas. Teman istri saya bilang surat itu baru bisa dibuat setelah ada surat dari kelurahan. Ya Allah ya Karim, saya hanya menghela nafas.

Setiba di rumah Pak RT yang pensiunan itu saya juga harus kecewa. Formulir untuk surat keterangan dipegang oleh sekretaris RT dan baru bisa diurus malam nanti karena Pak Sekretaris RT bekerja. Itu artinya pagi itu saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Pak RT bilang kalau sudah mengisi formulir itu baru bisa ke Pak RW untuk tanda tangan. Ya Allah ya Karim, saya hanya bisa memasang muka pura-pura biasa saja di depan Pak RT.

Masukan untuk kawan-kawan saya yang banyak bekerja di kementrian agama, mungkin saatnya mereformasi birokrasi. Kalau kantor lain biasa dengan sistem online, kenapa Depag masih berkutat dengan model birokrasi lama? Kenapa KTP tidak dipercayai padahal itu instrumen bukti kependudukan? Kenapa hanya untuk daftar itu harus ada bukti keterangan sehat? Juga yang menyebalkan, kenapa untuk urusan bukti domisili kelurahan tidak bisa langsung mengeluarkan. Kenapa, euy!!! Ada KTP ada KK. Apa tidak percaya itu sama bukti otentik yang dibuat? C’mon, Bro, ini zaman orang sudah pada mau pindah ke planet Mars, kita masih punya birokrasi kaya seperti ini.

Leave a Reply