ANTI DEMOKRASI DALAM DEMOKRASI

Apakah sebuah organisasi bisa dihukum bahkan dibubarkan karena ideologi dan tujuannya, bukan karena apa yang dilakukannya? Sebuah tindakan kriminal biasanya dihukum atas apa yang dilakukannya, misalnya melakukan perusakan harta benda, penyiksaan dan perbuatan melawan hukum yang lain. Diskusi tentang hal itu tidak terlalu menarik karena sudah jelas tolak-ukurnya meski tidak jelas pelaksanaannya–banyak ormas anarkis dibiarkan.

Diskusi seputar mungkin tidak sebuah organisasi dihukum dan dibubarkan karena tujuan, cita-cita dan ideologinya lebih menarik. Bisakah demokrasi menampung ideologi anti demokrasi yang berniat membunuh demokrasi? Bisakan sebuah norma bersama menampung sebuah ideologi yang tujuannya ingin membuabarkan norma yang menghidupinya selama ini? Bisakan hukum konstitusi mengakomodai satu faham yang ingin mengganti konstitusi itu sendiri? Bisakah para penari menerima seorang penari yang ikut menari tapi ingin merusakan panggung tempat dia menari selama ini? Bisakah ‘pembunuh’ bisa tumbuh dirumah bersama tempat kita berteduh?

Ada yang menjawab: bisa. Selama dilakukan dengan jalan-jalan damai sesuai prinsip demokrasi. Paradoknya: membubarkan demokrasi dengan jalan demokratis. Disitulah titik dilema dan bahkan titik lemah demokrasi liberal. Kelamahan ini dengan jitu dimanfaarkan oleh para penentangnya. Bukan hanya HTI yang ingin melakukan itu. Dahulu partai Nasional Sosialis Jerman atau partai Nazi, atas nasihat dan pemikiran Carl Schmitt, melakukan pembubaran Republik Weimar dengan cara-cara demokrasi.

Jawab saya: tidak. Artinya, konstitusi mestinya membuat sebuah aturan jika ada kelompok yang bukan hanya bertentangan tapi bahkan ingin mengganti konstitusi sebagai norma bersama, kelompok itu bisa dibubarkan melalui proses uji hukum di pengadilan.

Alasannya? harap bedakan antara TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGUASA DAN TUJUAN DAN NORMA BERSAMA (grand atau common norm DALAM BENTUK KONSTITUSI). Pada yang pertama sekeras apapun kritik orang, sebeda apapun organisasi, tak ada hak penguasa untuk membekukan atau membubarkan. Bahkan organisasi berhak punya pandangan dan usaha untuk menggantIkan tujuan dan kebijakan penguasa. Itulah kenapa ada pemilu. Pemilu tujuannya agar terjadi perubahan rejim dan perubahan tujuan dan kebijakan penguasa. Di Amerika lebih jelas contoh ini karena ada kejelasan ideologi. Jika orang Republik ingin mengganti aturan dibolehkannya aborsi atau mengganti aturan pajak tinggi, pemerintah tidak berhak membekukan organisasi itu, karena ia hanya bertentangan dengan tujuan penguasa.

Tapi sepanjang bertentangan dengan norma bersama, norma itu harus mempertahankan diri dengan cara mengecilkan kemungkinan satu faham pembunuh untuk tumbuh. Itu sebuah mekanisme pertahan biasa saja. Dan cara-cara itu harus ditempuh dengan jalur hukum. Artinya, yang membubarkan bukanlah pemerintah, tapi pengadilan. Kenapa? Agar tidak menjadi berbahaya. Pemerintah nanti bisa membubarkan satu organiasi karena semata dianggap pertentangan dengan tujuan dirinya, bukan tujuan dan norma bersama. Jangan sampai dalih melindungi norma bersama menjadi alasan untuk melindungi tujuan penguasa.

Demikian pendapat hamba. Hanya Allah yang maha tahu.

Leave a Reply